KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara Sunggono membuka kegiatan Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) kepada Perusahaan Pertambangan Batubara dan Perkebunan di wilayah Kukar, Kamis (12/10/2023) di Ruang Rapat Bappeda Kukar.
Dalam arahannya, Sunggono mengatakan saat ini Kukar dihadapkan pada tiga masalah besar. Yakni kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
“Tiga tantangan besar tersebut menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan, pemerintah tak bisa sendiri untuk itu perlu peran berbagi pihak termasuk perusahaan,” ungkapnya.
Menurut Sunggono, masalah besar tersebut harus segera diputus dengan program RBPK. Salah satunya adalah Corporate Social Responsibility (CSR).
Dia juga menjelaskan selama ini CSR yang dilakukan masih bersifat sporadis, belum fokus dan terintegrasi. Program CSR cenderung pada kegiatan dengan skala kecil sehingga dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan.
Untuk itu Pemkab Kukar menawarkan paradigma baru CSR. Yaitu dengan mendorong agar program CSR dilakukan sejalan dengan prinsip yaitu fokus, bertahap dan berkelanjutan.
“Kegiatan yang disusun harus memiliki road map yang jelas dengan siapa sasarannya, apa manfaatnya dan bagaimana tindak lanjutnya sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah yaitu by name dan by address,” terangnya.
Sunggono juga menegaskan, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur. Tetapi juga harus memfokuskan pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana.
“Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi,” ujarnya.
Sunggono juga mengatakan perusahaan tak perlu khawatir memberikan CSR. Karena yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya. (zu)
