SAMARINDA – Sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mempunyai sebuah cita-cita untuk Benua Etam. Yaitu memetakan 841 desa yang ada di wilayah Kaltim. Meski begjitu, waktu yang dimilikinya hanya satu tahun lebih.
Cita-cita itu disampaikannya dalam Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim, di Pendopo Odah Etam Samarinda, Selasa (3/12/2024).
“Andaikan saya dua tahun di sini sebagai Penjabat Gubernur Kaltim, saya akan selesaikan semua pemetaan desa di Kaltim,” tutur Akmal.
Menurut dia, dengan adanya pemetaan desa atau data desa presisi, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran pembangunan dengan tepat sasaran, dengan begitu anggaran yang ada bisa dimaksimalkan.
“Selain itu, dengan data desa presisi tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, serta dapat meningkatkan paritisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tandasnya.
Saat ini, lanjut Akmal sudah dua kabupaten yang telah dibuatkan data desa presisinya, yaitu Panajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di Kabupaten PPU ada 40 desa kita petakan, dan Kutai Kartanegara sudah 114 desa, yang rencanaya lebih dua ratus desa yang ingin kita petakan, sekarang ini sedang dipersiapkan,” ujarnya Dirjen Otda Kemendagri ini.
Menurut Akmal, dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus punya peta yang riil, harus punya data yang kuat, sehingga dengan adanya itu dana yang terbatas bisa dimaksimalkan dan tepat sasaran.
“Kalau dana terbatas, sumber daya terbatas dan fasilitas terbatas, sementara permasalahan yang dihadapi banyak sekali, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan skala prioritas,” tegasnya.
Ditambahkan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak faktor, baik itu sebagai pelaku ataupun korban, bisa terjadi karena rendahnya pendidikan bahkan tidak pernah bersekolah, rendahnya pendapatan keluarga termasuk pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.
“Terkait itu semua, apakah kita memiliki datanya, tentang mereka-mereka yang berpotensi, jangan hanya setelah terjadi kekerasan, kita punya dana dan kita menggelontorkan dalam mengatasinya, saya pikir ini pendekatan-pendekatan yang salah, dan inilah yang terjadi di daerah Indonesia,” ujarnya.
Akmal menegaskan, kunci sukses dalam menyelesaikan permasalahan adalah data yang akurat, sehingga dengan data desa presisi yang telah dibuat baik di PPU dan Kukar, akan memudahkan pimpinan mengambil kebijakan baik dalam pencegahan maupun penyelesaian masalah daerah masing-masing.
“Dan data desa presisi yang telah kita buat, akan menjadi sebuah warisan (legacy) yang baik bagi pemimpin disemua tingkatan, baik di kabupaten, kecamatan dan kelurahan dan desa di Kabupaten PPU maupun di Kutai Kartanegara,” tandas Akmal. (xl/advdiskominfokaltim)
