KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengunjungi DPR RI dan Bappenas di Jakarta, Kamis (14/9/2023). Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.
Rasid mengatakan, di DPR RI pihaknya diterima Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dapil Kaltim dan Wiwin Sri Rahyani dari Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusatara ruang Fraksi Golkar. Sedangkan di Bapenas rombongan diterima Direktur Regional 2 Muhammad Rodho.
“Terkait maksud dari tujuan kegiatan konsultasi sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPR RI dan Bapenas untuk memperjuangkan dan menyelamatkan Aset Daerah kita yang masuk IKN,” kata Rasid.
Salah satunya terkait dengan Pengelolaan Amborawang yang masuk ke dalam Otorita IKN Ibu Kota dan Kajian Pengelolaan Blok Saka, Blok Sangasanga dan Blok Iskal.
Adapun terkait batu bara, tidak hanya tiga kecamatan yang menerima risiko dan dampak. Melainkan juga daerah-daerah sekitarnya.
Begitu pula dengan migas, terdapat juga dengan aset daerah yakni Pelabuhan Ambarawang. Pelabuhan ini masuk di dalam Otorita IKN Pelabuhan Ambarawang Darat. Terdapat dua sisi kewenangan dalam penganggaran yakni sisi laut adalah kewenangan pemerintah daerah dan sisi darat adalah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami menyampaikan terkait aset daerah. Di mana Pasal 32 dan pasal 33 yang aman di dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa barang dan aset yang masuk di wilayah Otorita IKN adalah menjadi kewenangan Otorita. Dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD Kukar berharap di dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 dapat mengubah bunyi dari pasal itu,” terang Rasid.
“Karena jika tetap ditepatkan pasal tersebut, maka banyaknya APBD Kukar tergerus untuk pembangunan pelabuhan Ambarawang Darat maupun pembangunan lainnya yang masuk IKN,” papar Rasid. (zu)
