SAMARINDA – Gubernur Isran Noor mengakui tak mudah mengentaskan kemiskinan di Kaltim. Apalagi masa jabatannya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi periode 2018-2023 tinggal hitungan hari.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim. Isran menyebut banyak tantangan dan hal hal yang perlu dicapai seiring masa kepemimpinannya. Tetapi mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini menyadari bahwa jabatan tersebut adalah amanah masyarakat yang dibatasi waktu dan periodesasi.
Mengentaskan angka kemiskinan di Kaltim, diakui Isran, bukanlah perkara yang mudah, semudah membalikkan tangan. Angka kemiskinan di Kaltim sebesar 6,3 persen, terjadi penurunan di setiap tahun.
“Secara garis besar secara nasional bahwa Kalimantan Timur masih jauh lebih baik dari pada daerah daerah lain,” sebutnya.
Orang nomor satu di Benua Etam ini menganggal yang menjadi tolok ukur angka kemiskinan di Kaltim itu terlihat dari bangunan rumahnya yang tidak layak dihuni. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun melakukan beragam upaya untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
Salah satu program yang bisa dilakukan adalah melalui program rumah layak huni yang dibangun melalui dana Tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan perusahaan yang berdiri di Kaltim baik disektor pertambangan, perbankan, BUMD/BUMN dan sebagainya.
“Jadi fokus dana CSR perusahaan baik sektor tambang kebun perdagangan keuangan dan lain lain difokuskan ke pembangunan rumah layak huni yang bekerja sama dengan TNI/Pangdam,” beber Isran.
Kemudian untuk di sektor Pendidikan, Pemberian Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) merupakan satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.
Pemberian Bantuan Berupa Beasiswa dari Tahun 2018–2023 telah dialokasikan sebesar 1,2 Triliun Rupiah dengan penerima sebanyak 180 ribu Pelajar/Mahasiswa.
“Terutama yang menerima BKT (Beasiswa Kaltim Tuntas), Never be at Indonesia,”jelas Isran.
Selain itu disampaikannya melalui sidang paripurna tersebut, saat ia berada di Jeneva bertemu pimpinan Mercury yakni perusahaan asal Amerika Serikat yang memiliki nilai untung hingga mencapai USD 250 miliar per Tahun.
Saat itu Gubernur beserta staf khusus bidang lingkungan bertemu dengan pimpinan mercury dan menyatakan untuk melakukan kerjasama. Dalam minggu ini akan ada surat pemberitahuan dengan syarat Pemerintah harus keluar dari program FCPF Carbon Fund dengan Bank Dunia yang terikat sampai dengan 2024.
“Setelah itu produk carbon yang dihasilkan itu sudah tidak terikat oleh World Bank, dan dia akan membeli dengan harga pasar. Jadi peluang kita masih sangat besar untuk mendapatkan oenerimaan daerah dari transaksi Carbon di Kaltim,” pungkas Isran. (xl)