KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Senin (1/4/2024) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong. Musrenbang dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah.
Edi mengingatkan, dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkanPeraturan Darah (Perda) No 6 tahun 2021, supaya persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.
“Saya terima kasih, apresiasi bahwa di dalam kerja kita hasil kinerja kita di tahun 2021 sampai 2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat. Terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak,” ujar Edi.
Dia menegaskan, terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat agar dilaksanakan sungguh-sungguh.
“Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makanya ada program air bersih desa. Hari ini kita fokus menangani penerangan atauk listrik desa, makanya ada program Terang Kampongku,” sebutnya.
Edi menambahkan, layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat. Yaitu pengembangan pangan dengan program 120 kilometer jalan usaha tani, yang ditunjang embung, irigasi dan beberapa sarana prasarananya, serta penguatan sumber daya petani.
Edi berharap dari RKPD tahun 2025 ini walau baru rencana hendaknya dilakukan dengan cermat. Dari laporan yang diterima usulan dari seluruh OPD sudah tercatat sekira Rp12 triliun. Sementara dari analisa pendapatan kurang lebih hanya Rp9 triliun.
“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul-betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas. Tadpi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD yang menjadi leading sector, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri,” tandasnya. (zu/advdiskominfokukar)
