SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bekerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyelesaikan delapan jenis pelatihan aparatur desa. Pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintahan Desa.
menerangkan, kedelapan pelatihan tersebut yakni pelatihan aparatur desa, pelatihan penguatan BPD, pelatihan penguatan kerjasama desa, pelatihan penguatan lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat desa. Kemudian pelatihan penguatan posyandu, pelatihan penguatan PKK, pelatihan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan pelatihan aparatur desa untuk penegasan batas desa.
“Pelatihan bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” jelas Koordinator Regional Management Consultant (RMC) Wilayah Kaltim Isgiarto melalui Andry, Rabu (8/11/2023).
Lebih lanjut disampaikan, pada 2023 target peserta yang dilatih sebanyak 2.976 peserta dari 744 desa. Sedangkan desa di Kaltim sebanyak 841 desa.
Andry menyebut pada 2023 ini sasaran desa yang dilatih hanya enam Kabupaten. Meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Para peserta dibagi dalam 97 kelas, dengan total 194 pelatih, 97 narasumber kepemimpinan dan 97 narasumber kewirausahaan. Dengan seluruh biaya pelatihan berasal dari pinjaman Bank Dunia.
“Saya berharap agar semua peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama pelatihan,” tutur Andry.
Salah satu pelatih yaitu Widyaiswara Ahli Utama Jauhar Efendi menyampaikan, antusiasme para peserta pelatihan sangat tinggi. Ini terlihat pada saat sesi diskusi, banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
“Pertanyaan tersebut seputar isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan perlu dicarikan jalan keluarnya, agar kinerja Pemerintah Desa mengalami peningkatan,” ungkap Jauhar. (xl/advdiskominfokaltim)
