SAMARINDA – Kota Samarinda kini telah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya untuk meningkatkan dan juga memaksimalkan pelayanan di bidang perizinan. Sistem yang diciptakan juga dapat mempermudah izin berusaha, memperkecil kemungkinan terjadinya hubungan transaksional terutama pungutan liar (pungli), serta penyuapan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda Novi Marinda Putri berharap hadirnya MPP di Kota Samarinda dapat mengakomodasi serta memudahkan segala keperluan masyarakat.
“Dengan adanya MPP ini kan dapat memudahkan masyarakat juga, enggak harus beda-beda titik. Semoga yang baru ini siap seluruhnya. Jangan sampai ada gangguan dan kendala dari teknisnya,” ungkap Novi.
Seperti diketahui, MPP hadir sebagai sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan masyarakat yang akan mengurus surat administrasi pemerintahan. Tak hanya itu, MPP turut dilengkapi dengan ruang bermain bagi anak, coworking space, hingga ruang laktasi dan akses untuk penyandang disabilitas.
Atas dasar hal tersebut, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan kembali harapannya agar para pegawai MPP memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Karena bagaimanapun, setiap warga negara tentunya berhak mendapatkan akses yang sama terhadap seluruh pelayanan pemerintah.
“Semoga para pegawai yang ditempatkan di sana benar-benar maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar juga masyarakat pada saat datang itu nyaman. Otomatis masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak dan lain-lain akan merasa nyaman, tanpa terkendala, dengan berpikir, saya harus segera bayar pajak,” terangnya.
Dengan semua fasilitas yang telah tersedia, terlebih dengan hadirnya, pelayanan secara online melalui aplikasi virtual plaza yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan petugas layanan loket. Novi berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Samarinda, terutama dalam sektor pajak dapat meningkat.
“Apalagi sekarang semuanya memang secara online. Kesadaran masyarakat tak kalah penting dalam hal ini. Masyarakat terkadang tak dapat dimungkiri, ada yang tidak terlalu paham dengan teknologi. Kalau misalnya di MPP ini ketika masyarakat datang langsung dibantu oleh pegawai di sana, maka pasti tidak akan ada pungli lagi,” tandasnya. (nta)
