KUTAI BARAT – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Barat Edyanto Arkan mengungkapkan penderitaan warganya. Tatkala mereka mesti melintasi jalan yang menghubungkan daerahnya dengan kabupaten lain, khususnya ke ibu kota provinsi, Samarinda.
“Jalan negara dari Samarinda ke Kutai Barat, banyak yang tidak layak dilewati dan sangat menyusahkan kami kalau mau ke Samarinda,” tuturnya dalam kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi beberapa waktu silam.
Edyanto menyebut, dampak dari jalan rusak itu adalah kondisi aksesibilitas yang terkendala akan memicu inflasi daerah dan kesulitan warga Kubar mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Sekalipun ada, harganya pasti mahal.
Masalah lainnya yaitu jalan lintas antarkabupaten. Meliputi jalan pendekat di Kecamatan Mook Manaar Bulant, khususnya Muara Jawa, Kubar, ke Kahala, Kutai Kartanegara (Kukar). “Kalau ke Samarinda, bisa mempersingkat waktu sampai empat jam,” bebernya.
Termasuk jalan di Kampung Bukit Harapan di Kecamatan Bongan, Kubar, menuju Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) yang bisa menghemat waktu sampai lima jam ke Balikpapan.
“Kondisi ini bisa difasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltim. Untuk kerja sama kami antarkabupaten, Pak Wagub,” harapnya.
Atas permasalahan infrastruktur jalan tersebut, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mendoakan supaya pembangunan ibu kota negara (IKN) bisa terwujud. Yang dampaknya bisa memunculkan transportasi kereta api.
“Kami doakan ada kereta api dari IKN sampai Kutai Barat,” jawab Hadi.
Menurutnya, IKN sudah memasuki tahap pengerjaan pembangunan untuk kantor-kantor pemerintah. Yang dimulai pembangunan istana presiden. Sehingga Hadi menganggap akan terjadi migrasi (perpindahan penduduk) Pulau Jawa secara bertahap ke Kaltim, tidak terkecuali warga provinsi lainnya.
“Insyaallah anggaran juga secara bertahap akan terus bertambah dan mengucur deras untuk Kaltim,” kata orang nomor dua di Benua Etam itu.
Diterangkan, enam provinsi Pulau Jawa mendapatkan tambahan dana alokasi khusus (DAK) pada APBD. Yang apabila dijumlahkan bisa lebih dari Rp500 triliun. Sehingga 60 persen APBN berputarnya di Pulau Jawa dan 20 persen di Pulau Sumatera. Sementara sisanya dibagi-bagi Sulawesi dan provinsi lainnya termasuk Kaltim.
Karenanya, ide, gagasan dan keputusan hebat dari Presiden RI Joko Widodo memindahkan ibu kota negara keluar dari Pulau Jawa adalah gagasan yang luar biasa dan besar manfaatnya untuk Kaltim. “Apa yang Bapak Wakil Bupati dan warga Kubar cita-citakan insyaallah terwujud,” tegas Hadi. (xl)
