SAMARINDA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Deteksi Dini. Dengan mengundang perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim serta Forkopimda di Hotel Aston Lantai 17, Selasa (14/11/2023).
Kabid Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Ratna menjelaskan, rakor ini dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa PD di lingkungan Pemprov Kaltim, Badan Intelijen Negara (BINDA) Daerah Kaltim serta unsur forkopimda hadir dalam rakor.
“Deteksi dini pencegahan konflik perlu dilaksanakan antar pemangku kebijakan. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kejadian konflik yang lebih besar. Selain itu, mampu meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang ada di masyarakat,” terangnya.
Ratna menyebut ada beberapa permasalahan di kabupaten/kota. Salah satunya klaim lahan salah satu perusahaan di Bontang. Untuk permasalahan di daerah tersebut Kesbangpol Kaltim sudah melakukan beberapa upaya. Yakni sudah dilakukan monitoring ke Kesbangpol Kota Bontang
“Pemkot Bontang juga telah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian Pemerintah Kota Bontang menindaklanjuti dengan pertemuan ke Pemerintah Kabupaten Kukar terkait permasalahan tersebut,” bebernya.
Lebih lanjut juga diungkapkan bahwa di Kutai Kertanegara (Kukar) perihal perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto. Beberapa potensi permasalahan juga ditemukan oleh Pemprov Kaltim di tengah tahun tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya beredar Logo Pemprov Kaltim yang digunakan untuk mendukung salah satu calon Presiden (Capres) di media sosial yakni twitter. “Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rencana aksi untuk tindak lanjut,” tegas Ratna. (xl/advdiskominfokaltim)
