SAMARINDA – Fraksi Demokrat DPRD Samarinda mengharapkan sumber daya manusia (SDM) seimbang dengan pembangunan infrastruktur. Khususnya pada pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Harapan ini disampaikan usai pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 sebesar Rp4,7 triliun.
“Kita sekarang sedang giat-giatnya untuk menangani kemiskinan ekstrem,” ungkap Ketua Komisi IV sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Samarinda Sri Puji Astuti.
Dia berharap pada 2024 Samarinda dapat merealisasikan zero miskin ekstrem, termasuk juga angka stunting yang mana angkanya dinilai masih tinggi. Sebab saat ini Samarinda berada di angka 25 persen anak balita terindikasi stunting.
“Meskipun bukan stunting murni, tetapi masih ada gizi buruknya (kurang). Memang kita tidak bisa memaksa karena sepertinya kalau kami melihat porsi APBD ini akan menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur di 2023,” ungkapnya.
Lebih lanjut, terutama pada pengendalian banjir dan perbaikan jalan-jalan kota. Dengan penambahan APBD-P pada 2023 ini, Puji menginginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat lebih mengutamakan ketersediaan SDM lokal, terlebih ketika melakukan pembangunan.
“Bagaimana nanti pembangunan multiyears, pembangunan terowongan, Teras Samarinda. Tidak mungkin kan tahun ini selesai. Apalagi Wali Kota akan membongkar kawasan pasar pagi,” bebernya.
Puji mengaku merasa pesimistis, namun dirinya tetap menunggu janji Wali Kota Samarinda pada 2024 nanti.
“Bagaimana keinginan Komisi IV waktu itu soal bagaimana SDM diutamakan dan disamakan dengan pembangunan infrastruktur terutama pelayanan dasar pendidikan, kesejahteraan guru, sekolah-sekolah yang notabenenya masih di bawah standar, kesehatan dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Puji. (nt)
