Indeks

Pembangunan Infrastruktur Sangasanga Jadi Prioritas dalam Musrenbang

Pembangunan Infrastruktur Sangasanga Jadi Prioritas dalam Musrenbang
Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD Kaltim Rahmat Dermawan saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Sangasanga. (Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

Camat Sangasanga M Dachriansyah menuturkan, dalam momen ini pihaknya mengatakan bersama dengan masyarakat menginginkan perbaikan infrastruktur. Yang digunakan untuk acara besar seperti Peringatan Merah Putih 27 Januari.

“Ini agar nantinya bisa menjadi momen terbaik bagi sesama dalam penyelenggaraan acara nasional. Baik di lingkungan Provinsi Kaltim, Indonesia ataupun Internasional,” kata Dachriansyah.

Tenaga ahli Pimpinan DPRD Kaltim Rahmat Dermawan mengatakan, Sangasanga selalu diidentikkan sebagai Kota Juang. Selain dari adanya destinasi wisata juang yang saat ini diakui memang perlu perhatian khusus.

Meski begitu, Rahmat menyampaikan jika sebagai perwakilan pihaknya tentu akan memberikan perhatian khusus untuk pemerintah kecamatan. Supaya dapat memprogramkan kegiatan tersebut masuk ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Musrenbang.

“Supaya kami di DPRD Provinsi bisa membantu penganggaran, baik melalui APBD provinsi ataupun kabupaten. Yang dalam hal ini kami minta rekomendasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kukar,” kata Rahmat.

Selain itu berkaitan dengan kedatangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kukar, Sangasanga sebagai daerah mitra tentu harus memberikan kesiapan khusus untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Agar bisa bersaing dalam mengisi kekosongan atau tenaga kerja di IKN.

Selanjutnya, pihaknya ingin memfokuskan juga kepada pembangunan noninfrastruktur peningkatan ekonomi, seperti UKM, unit usaha bersama, pertanian, dan sebagainya.

“Alhamdulilah sekarang sudah mengawal anggaran untuk bantuan pupuk dan memfasilitasi beberapa UKM agar di legalisasi. Supaya pemerintah bisa memberikan dukungan melalui APBD Kabupaten maupun provinsi,” sambung Rahmat.

Menurutnya, Kaltim juga membutuhkan ekonomi alternatif ke depan. Karena tidak bisa mengandalkan dari sumber daya alam saja. Tetapi ekonomi alternatif yang meliputi destinasi wisata.

“Nah produk wisata seperti UKM, UMKM, ini harus didorong supaya masyarakat bisa berdaya membangun kemuatan ekonomi sendiri,” pungkasnya. (zu)

Exit mobile version