KUTAI KARTANEGARA – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ditanggapi tujuh fraksi yang ada di DPRD Kukar dalam sidang Paripurna VI, Senin (12/6/2023).
Mayoritas legislator Kukar ini memberikan pandangan umumnya di bidang infrastruktur, pendidikan, penanggulangan kemiskinan hingga penyerapan anggaran 2022 yang belum maksimal. Lantaran pada tahun 2022 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kukar mencapai angka Rp2,8 triliun.
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan tanggapan-tanggapan fraksi ini adalah masukan atas kurang maksimalnya realisasi APBD yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar.
“Pemerintah harus bekerja lebih untuk lebih memaksimalkannya di tahun ini,” pinta Rasid.
Hal tersebut merupakan pengawasan dewan agar realisasi anggaran yang telah disalurkan ke OPD tersebut lebih optimal dan tidak meninggalkan SILPA.
“Kami berharap semakin tahun pelaksanaan APBD kita bisa berjalan dengan baik dan memaksimalkan anggaran yang kita miliki,” pungkasnya. (zu)
