SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono merespon rencana usulan untuk penyertaan modal dari Bankaltimtara, yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Yang bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nidya menjelaskan, proposal ini menguraikan rencana bisnis yang dianggap memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kaltim.
Meskipun Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan persetujuan untuk menjadi pemegang saham dalam Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini dengan penyertaan modal senilai Rp5,1 Triliun, hingga saat ini, jumlah penyertaan modal yang telah diterima Bankaltimtara dari Pemprov Kaltim baru mencapai Rp1,69 triliun.
“Dalam situasi saat ini, terdapat kekurangan dana sekitar Rp3,4 triliun dari total wajib yaitu Rp5,1 triliun,” ungkap Nidya.
Total dana modal yang telah diperoleh oleh Bankaltimtara dari seluruh pemegang saham mencapai Rp3,8 Triliun, dengan Pemprov Kaltim memegang saham terbesar sebesar 51 persen.
“Bankaltimtara telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan bisnisnya dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melakukan studi kelayakan bisnis serta dampak dari pengajuan tambahan dana modal sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.
Setelah menerima proposal ini, Komisi II DPRD Kaltim berencana mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim guna mengevaluasi dan merumuskan keputusan terkait permintaan ini. Namun Nidya menegaskan dari presentasi proposal yang diterima, mereka umumnya bersikap positif terhadap ide penambahan modal bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Nanti, DPRD Kaltim akan melakukan analisis menyeluruh sebelum membuat keputusan tentang permintaan penambahan dana modal ini,” pungkasnya. (adv/zu)
