SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengadopsi konsep pelayanan ala perbankan dalam digitalisasi kelurahan. Demi mewujudkan Smart City Plus yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Andi Harun bersama wakilnya, Rusmadi.
Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda Suparmin menerangkan, program unggulan Smart City Plus dan Social Security Number (SSN) alias Satu Kartu Untuk Semua Layanan merupakan program ungggulan Wali Kota Samarinda poin 4 dan 5.
“Baru sepekan lalu kami menyelesaikan kegiatan FGD (Focus Group Discussion, Red.) Masterplan Smart City. Kami sedang menuju persiapan untuk Perwali (Peraturan Wali Kota, Red.) terkait itu,” ungkapnya dalam siaran pers, Senin (12/12/2022) siang.
Suparmin menjabarkan, Smart City meliputi enam pilar pokok. Yaitu Smart Government yang meliputi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di dalamnya, Smart Econonmy, Smart Environment, Smart Branding, Smart Society, serta Smart Living.
Smart Government, sambungnya, dimulai dengan Digitalisasi Kelurahan dan Kecamatan di tahun 2023. Tujuannya untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan semua layanan publik.
“Jadi ke depan, kelurahan dan kecamatan itu harus seragam mulai dari konsep bangunannya, hingga SOP (Standard Operating Procedure, Red.) pelayanannya. Ya, kami mau sistemnya seperti di perbankan. Mulai dari bangunan, front office, hingga standar pelayanannya harus sama di semua kelurahan dan kecamatan itu,” urainya.
“Termasuk SDM yang melayani. Ini tak lain, untuk membuat warga lebih nyaman saat hendak berurusan. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai tahun 2023. Ada satu kecamatan dan 10 kelurahan yg menjadi pilot project. Kegiatan ini digagas bersama Bagian Tapem (Tata Pemerintahan, Red) dan Bagian Organisasi,” sambung Suparmin.
Perbaikan fisik gedung dan front office rencananya dimulai 2024 mendatang. Sedangkan untuk SDM, akan dilakukan pelatihan untuk sejumlah pejabat di kelurahan yang mengurus masalah pelayanan tersebut. Pelatihan direncanakan mulai pada Januari 2024.
“Anggaran untuk pelatihan ini sistem cost sharing dengan total sekira Rp371 juta. Jadi separuh dari Pemkot Samarinda, dan separuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo,” papar Suparmin.
Pihaknya juga menyiapkan aplikasi Samarinda Santer untuk menyatukan semua layanan. Saat berita ini ditulis, aplikasi tersebut telah diunduh lebih dari lima ribu orang, dengan beragam menu di dalamnya. Termasuk untuk melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang tersebar di 59 titik di Samarinda.
“Biasanya warga lihat CCTV untuk pantau titik banjir ataupun kemacetan. Jadi mereka bisa pilih jalur alternatif,” sebut Suparmin.
Terdapat jugainformasi tentang taman kota, informasi bibit untuk penghijauan, informasi tentang harga sembako, hingga informasi tentang reaksi cepat yang langsung terhubung dengan Call Center 112.
“Jadi semua yang menyangkut konsep Smart City yang terbagi dalam enam pilar itu semuanya ada di dalam aplikasi Samarinda Santer ini. Termasuk untuk Smart Economy dengan target sepuluh ribu usaha baru,” ujar Suparmin.
Sehingga secara perlahan, semua layanan diintegrasikan ke dalam Samarinda Santer ini. Yang semua masuk dalam Master Plan City.
“Kalau untuk Plus-nya, target kami supaya Samarinda menjadi lebih baik dari daerah lain. Karena kita jantungnya IKN (Ibu Kota Negara, Red.) Nusantara. Smart City di Samarinda akan mandiri dengan menjadi UPT, bahkan kalau bisa menjadi Badan Layanan,” tegasnya. (xl)
