SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengklaim bakal membangun dua pelabuhan tanpa menggunakan APBD. Sebagaimana disampaikan Wali Kota Andi Harun.
Dijelaskan, pembangunan dua pelabuhan ini sejalan dengan diresmikannya Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Sebagai Kota penyangga IKN, Pemkot Samarinda berusaha melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Salah satunya dengan membangun infrastruktur yang sangat strategis yakni pelabuhan yang lebih luas dan representatif,” kata Andi Harun saat meninjau langsung beberapa titik yang akan dibangun pelabuhan, Sabtu (20/4/2024).
Orang nomor satu di Kota Tepian itu melakukan pertemuan ke PT Pelabuhan Samudra Palaran, melihat langsung lahan yang akan dibangun Pelabuhan Penumpang di Kelurahan Bukuan, dan di kawasan Balik Buaya yang akan dibangun Pelabuhan Peti Kemas yang lebih luas, dengan lahan kurang lebih 35 hektare di Kelurahan Bentuas.
Dalam tinjauannya itu Andi Harun melihat kapasitas TPK Palaran telah mencapai 300 ribu TEUs. Sehingga dibutuhkan pengembangan untuk memenuhi kapasitas untuk di masa yang mendatang.
“Kalau kita melihat kembali ke belakang, salah satu di antara kesepakatan dahulu, ketika pelabuhan pindah ke Palaran, seharusnya pelabuhan Yos Sudarso itu ditutup dan berpindah ke Palaran. Karena faktanya kita belum berhasil membangun pelabuhan penumpang di Palaran,” bebernya.
“Akibatnya Pelabuhan Yos Sudarso belum bisa kita laksanakan untuk pindah ke Palaran. Karena kita belum memiliki pelabuhan penumpang,” sambung Andi Harun.
Karenanya, pembangunan tersebut tanpa menggunakan APBD. Pemkot Samarinda telah melakukan kerja sama antara PT Samudra Indonesia dan PT Pelindo milik BUMN. Untuk membangun pelabuhan penumpang dan Pelabuhan Peti Kemas dengan menggunakan skema business to business (B to B).
“Jika lahan yang kita berada saat ini dimanfaatkan, maka penambahan fasilitas pun akan terwujud. Seperti pergudangan dan parkir kontainernya dengan kapasitas bisa tercukupi untuk 100 hingga 150 tahun ke depan,” harap Andi Harun.
Apabila ini dapat diwujudkan, maka pergerakan perekonomian di Samarinda mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Tentu berbagai pengembangan usaha bisa dilakukan, jika memiliki pelabuhan yang komprehensif, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
Akan tetapi, Pemkot juga menemui kendala baru yakni keterbatasan akses jalan menuju ke lahan tersebut, sehingga diperlukannya pembebasan lahan milik masyarakat. Sementara ini Pemkot menghitung ada sekitar 42 rumah milik masyarakat yang masuk ke dalam peta bidang perencanaan untuk membuka jalan yang dibutuhkan.
“Sebagai Pemerintah didalam ini memiliki kewajiban dengan memberikan akses jalan. Oleh karenanya, saya telah memerintahkan Camat dan Lurah untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPKAD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi rumah maupun tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam peta bidang tersebut,” tegas Andi Harun.
Mengenai potensi pendapatan daerah itu sendiri, Andi menyatakan bahwa pihaknya akan masuk ke dalam kerjasama ketiga belah pihak tersebut. Mengingat, Pemkot Samarinda memiliki saham di TPK Palaran dalam bentuk Golden Share, yakni 26.5 persen.
“Saya mendorong agar ada B to B antara PT REI (Real Estate Indonesia) dengan PT Samudera Indonesia. Sebagai penengahnya ada KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebagai regulator, sehingga harapannya ini segera terwujud pembangunannya tahap 1 yakni pada Bulan Juni ini,” papar Walikota.
Melalui pembangunan pelabuhan ini diharapkan kelak Samarinda tidak lagi menggantungkan pada batu bara yang pasti akan habis bila diambil secara terus menerus. (xl)
