Badan Kesbangpol Kaltim Sebut Stabilitas Politik Tetap Aman Selepas Pilkada 2024 

Badan Kesbangpol Kaltim Sebut Stabilitas Politik Tetap Aman Selepas Pilkada 2024 
Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim Fatimah Waty. (Humas Pemprov Kaltim)

SAMARINDA – Stabilitas politik tetap aman selepas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim Fatimah Waty saat memimpin Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Triwulan IV Tahun 2024 di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (5/12/2024). 

Fatmiyah menyebut proses pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif. Malahan partisipasi pemilih di beberapa daerah, mengalami peningkatan. 

“Tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah seperti di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, di atas 70 persen. Artinya ada peningkatan kedewasaan berpolitik di masyarakat,” bebernya. 

Baca Juga  Maswedi Beri Motivasi tentang Kepemimpinan dan Organisasi kepada Pelajar Samarinda

Pasca pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 November 2024, kini pihaknya fokus pada upaya menjaga stabilitas politik. Dengan memantau perkembangan pasca pemungutan suara hingga penetapan hasil oleh KPU, serta menjamin transisi kepemimpinan berjalan aman dan lancar. 

Beberapa isu di luar Pilkada juga menjadi pantauan Kesbangpol Kaltim. Terutama isu yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban umum. 

“Terbaru, ada kebijakan kenaikan upah minimum. Kita harus antisipasi kemungkinan adanya dampak-dampak dari isu ini. Kemungkinan akan aksi unjuk rasa, inflasi, risiko PHK dan sebagainya. Meski tentu kita harapkan adanya win-win solution antara dunia usaha dan tenaga kerja,” tambah Fatimah. 

Baca Juga  Pesta Erau Adat Kutai Sukses, Pemkab Kukar Terus Dorong Potensi Tumbuhnya UMKM

Selanjutnya adalah kondisi cuaca yang masuk musim penghujan. Sehingga berisiko menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pihaknya pun meminta kepada perangkat daerah (PD) terkait agar membantu mengantisipasi risiko bencana alam tersebut. 

“Bencana alam dan isu-isu lainnya di luar politik, kami tidak bisa terjun langsung. Tapi tetap harus kita antisipasi karena itu juga mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban,” tandas Fatimah. (xl/advdiskominfokaltim)