Debat Capres Terakhir Pemilu 2024 Dinilai Belum Jawab Masalah Kesejahteraan Rakyat

Debat Capres Terakhir Pemilu 2024 Dinilai Belum Menjawab Masalah Kesejahteraan Rakyat
Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan) berfoto usai debat kelima Pilpres 2024. (Antarafoto)

JAKARTA – Sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 dalam debat terakhir, Ahad (4/2/2024) dinilai belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disampaikan pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati. 

“Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan,” kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024, dikutip dari Antaranews.

Baca Juga  Kasus Ujaran Kebencian, Kapolres Bontang Minta Semua Pihak Percaya Polisi

Dia menganggap salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut adalah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu. Kebutuhan dasar itu meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.

Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Baca Juga  Terbesar di Indonesia, Pemprov Kaltim Sudah Salurkan Beasiswa hingga Rp1,2 Triliun

Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

“Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja,” tegas Dewi. (xl)