JAKARTA – Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Salah satunya pemberian alokasi anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.
Apresiasi ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
“Saya kira ini ikhtiar yang baik dan bisa menjadi role model bagi kita semua,” sebut Rifqinizamy.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menerangkan, alokasi BPJS Ketenagakerjaan ini berangkat dari pengalaman Pemilu 2019 lalu. Diketahui pada Pemilu 2019, banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas.
“Maka Pemprov Kaltim berinisiatif untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara,” paparnya.
Dalam rapat membahas persiapan dan kesiapan Pilkada serentak tahun 2024 ini, Akmal menyampaikan secara ringkas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Kaltim. Kata dia, 10 kabupaten/kota di Kaltim telah siap menyelenggarakan pilkada serentak, baik untuk pemilihan gubernur hingga bupati dan wali kota.
“Kami bersama Forkopimda sudah melakukan monitoring ke 10 kabupaten/kota termasuk daerah yang paling remote di Mahakam Ulu. Kami sudah mendeteksi potensi-potensi permasalahan dan kami sudah membicarakan dengan penyelenggara termasuk langkah apa yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap penyelenggara,” tegas Akmal. (xl/advdiskominfokaltim)
