SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggandeng mitra pembangunan sebagai formula baru dalam pengentasan kemiskinan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menyebut, formula baru ini direncanakan dalam upaya menuntaskan masalah fundamental ini.
“Mitra pembangunan ini, bisa LSM bisa NGO maupun tenaga pendamping lain yang ada di tengah masyarakat. Untuk memastikan program kegiatan kita, tepat sasaran,” sebutnya dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tema Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Senin (5/6/2023).
Disampaikan, data peningkatan persentasi kemiskinan di Kaltim per September 2022 sebesar 6,64 persen. Angka ini meningkat 0,13 persen per periode Maret 2022.
Pada periode yang sama di September 2022, penduduk miskin pedesaan memiliki persentase sebesar 9,71 persen. Angka ini juga meningkat dari periode Maret 2022 sebesar 9,64 persen.
Meski tidak signifikan dan masih di bawah rata-rata nasional, Sri menegaskan Pemprov Kaltim secara serius terus menekan angka kemiskinan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang baik bahkan share ekonomi regional mendominasi hingga 52 persen, pihaknya yakin permasalahan kemiskinan dapat dituntaskan.
“Program kemiskinan dari Pemprov bukan tidak ada. Justru selalu ada. Baik dari Dinsos, pertanian, pendidikan, dan banyak lagi bantuan baik dalam bentuk tunai maupun program kegiatan,” sebut mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim ini.
Meski begitu, kualitas program tersebut mesti terus dievaluasi dan diulas. Dengan menggandeng mitra pembangunan inilah diharapkan dapat mereviu program pengentasan kemiskinan, langsung di lokasi penerima bantuan.
“Formula ini, saya rasa lebih transparan dan akuntabel. Daripada staf pemprov bolak-balik memantau ke lokasi, lebih baik dana operasinalnya dialihkan kepada mitra LSM yang berada langsung di lokasi,” terangnya.
Sri menyatakan Pemprov juga akan memetakan secara detail daerah miskin di kabupaten/kota. Lalu melihat data dukung apa saja yang dimiliki daerah tersebut. Seperti jumlah sekolah, perusahaan swasta, konektivitas sekolah dengan dunia usaha, serta sumber tenaga kerja. Baru kemudian Pemprov akan menindaklanjuti dengan program kegiatan yang cocok untuk pengentasan kemiskinan daerah tersebut.
“Kami menargetkan tahun 2024 terjadi pergeseran angka kemiskinan. Harus menurun,” pungkasnya. (xl/advdiskominfokaltim)
