Kembalikan TNI ke dalam Barak: Menggugat Kembali Sejarah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

*Oleh Habib Fajar Saputra, Wartawan Komparasinews.id

SOSIAL media Indonesia belakangan ini diramaikan dengan narasi “Kembalikan Tentara Negara Indonesia (TNI) ke dalam Barak,” yang diikuti dengan berbagai demonstrasi di sejumlah wilayah.

Narasi ini tidak bisa dianggap remeh, terutama setelah pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Sidang Paripurna di Gedung Senayan, Jakarta, pada Kamis, (20/3/2025).

Pengesahan RUU TNI ini memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat, yang khawatir dengan perluasan kewenangan dan peran TNI dalam struktur pemerintahan. Sebelumnya, jika seorang prajurit TNI ingin memasuki lembaga negara, mereka harus pensiun atau mundur sebagai prajurit aktif terlebih dahulu.

Namun, dengan perubahan ini, prajurit aktif TNI kini dapat mengisi posisi penting dalam pemerintahan dan lembaga negara. Kewenangan ini dinilai akan mengembalikan fungsi ganda atau dwifungsi ABRI — sekarang TNI, yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru, sebuah periode yang masih menyisakan trauma dalam sejarah bangsa Indonesia.

Sejarah dwifungsi ABRI dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969. Dwifungsi ABRI ini menggabungkan dua peran penting yakni sebagai kekuatan militer negara sekaligus pengatur pemerintahan negara.

Dengan demikian, anggota ABRI tidak hanya terlibat dalam urusan pertahanan, tetapi juga mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik, termasuk menduduki kursi di MPR dan DPR tanpa harus mengikuti pemilu. Fungsi ini memberi militer kekuatan besar dalam mengendalikan jalannya pemerintahan dan sering kali mengarah pada pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan hak asasi manusia.

Tak hanya itu, banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh ABRI pada masa Orde Baru menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama rezim Orde Baru, seperti peristiwa Tragedi 1965 dan peristiwa Timor Timur, dsb, masih meninggalkan luka yang belum sembuh.

Selain itu, keberadaan ABRI dalam berbagai posisi pemerintahan pada saat itu menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia cenderung tidak transparan dan lebih mengutamakan stabilitas politik yang sering kali mengorbankan kebebasan dan hak-hak rakyat.

Dalam perubahan UU TNI yang baru disahkan, beberapa pasal menjadi sorotan, seperti Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal 47, misalnya, mengatur jabatan-jabatan strategis yang kini dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, antara lain di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan bahkan Mahkamah Agung, dsb. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa TNI dapat kembali mencampuri urusan politik, yang dapat merusak prinsip demokrasi yang sudah berjalan.

Pertanyaannya, apakah perubahan ini adalah sebuah kebijakan yang didorong oleh keinginan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya merupakan mantan prajurit TNI? Atau, apakah kita akan kembali melihat masa kelam yang pernah diterapkan oleh, Presiden Soeharto, dengan dwifungsi ABRI yang mencampuradukkan antara kekuasaan militer dan politik?

Dampak dari perubahan UU TNI ini akan sangat besar baqgi masa depan demokrasi Indonesia. Meskipun tujuan awal dari pengesahan RUU ini adalah untuk memperkuat pertahanan negara, penting untuk diingat bahwa kontrol terhadap TNI harus tetap dijaga agar tidak mengganggu prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika sejarah kelam dwifungsi ABRI kembali terulang, maka Indonesia berisiko mengorbankan kemajuan yang telah dicapai dalam 20 tahun terakhir pasca-reformasi.

Dalam menghadapi perubahan ini, masyarakat perlu terus mengawasi dan memastikan bahwa TNI tetap berperan sesuai dengan tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara, tanpa mencampuri urusan politik atau pemerintahan yang dapat merusak tatanan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah. (***)