Pelantikan CPNS dan PPPK Kukar Ditunda, Bupati Jelaskan Kebijakan Pusat dan Kendala Penempatan

Pelantikan CPNS dan PPPK Kukar Ditunda, Bupati Jelaskan Kebijakan Pusat dan Kendala Penempatan
Bupati Kukar Edi Damansyah. (fajar/komparasinews)

KUTAI KARTANEGARA – Para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu pelantikan mereka yang kini tertunda. Bupati Edi Damasnyah menjelaskan, bahwa penundaan pelantikan ini disebabkan kebijakan pemerintah pusat, yang membuat pemerintah daerah tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut sampai ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Pelantikan CPNS yang awalnya direncanakan pada April atau Mei 2025 kini ditunda hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

“Sabar saja. Jika sudah ada keputusan dari Bupati, saya sebenarnya sudah melantik mereka beberapa waktu lalu. Namun karena kebijakan penundaan nasional ini, kami hanya bisa mengikuti prosedur yang berlaku,” ujarnya, Sabtu (22/03/2025).

Baca Juga  Pemkab Kukar Terapkan Manajemen Talenta ASN, Sekda Ingatkan Aparatur Tak Abai Data Kinerja

Selain masalah pelantikan, Edi juga menyampaikan kendala dalam penempatan tenaga PPPK yang masih bergantung pada sistem aplikasi nasional. Sistem tersebut memungkinkan calon PPPK memilih tempat kerja sesuai pilihan mereka, namun sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Sebagai contoh, sejumlah tenaga honorer yang telah lama bekerja di dinas harus dipindahkan ke bidang lain karena tidak tersedia formasi dalam sistem. Pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk meminta agar kewenangan penempatan pegawai diserahkan kepada pemerintah daerah.

Baca Juga  Sinergi Dinkes Kukar dan Polindes Loa Lepu Maksimalkan Layanan Kesehatan

“Kami yang lebih tahu apa yang dibutuhkan di daerah kami. Namun, karena penempatan ditentukan oleh sistem, sering kali hal itu tidak sejalan dengan kebutuhan,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga berencana mengusulkan tambahan kuota tenaga administrasi untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.

“Setelah melakukan perhitungan, kami menemukan bahwa banyak sekolah yang kekurangan tenaga administrasi dengan kompetensi yang memadai. Selama ini, pekerjaan administrasi di sekolah-sekolah banyak ditangani oleh guru,” tandas Edi. (adv/fjr)

Baca Juga  Atasi dan Tekan Angka Stunting, Forikan Kaltim Kerja Sama TP PKK Kabupaten/Kota
toto slot toto slot situs toto toto togel toto togel situs toto toto slot slot 4d slot gacor slot gacor maxwin