SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda melakukan sharing bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (23/2/2022). Kegiatan tersebut digelar berdasarkan surat dari BPBD Samarinda yang mengusulkan untuk sharing dengan Komisi III DPRD selaku mitra kerja di pemerintah kota.
Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyampaikan, terdapat beberapa poin yang telah disampaikan BPBD Samarinda. Mulai dari penanganan Covid-19, penanganan bencana banjir, hingga longsor.
“Ada beberapa poin tadi yang disampaikan dari rekan-rekan di BPBD. Yang pertama adalah tugas mereka yang sudah mereka jalankan terkait dengan penanganan Covid-19, penanganan bencana banjir dan bencana longsor yang ada di Kota Samarinda,” jelas Novan kepada awak media ketika ditemui di ruangan Komisi III DPRD Samarinda.
Terkait penanggulangan bencana tersebut, rekan-rekan dari BPBD Samarinda meminta dukungan dari DPRD untuk bisa memaksimalkan usulan anggaran yang telah diberikan. Salah satunya adalah dari segi peralatan seperti tenda pengungsian serta ambulans jenazah.
“Mereka membutuhkan tenda pengungsian yang memang selama ini masih kurang. Selain itu juga ambulans jenazah untuk pengangkutan jenazah Covid-19 yang juga dapat difungsikan untuk penanggulangan bencana apabila terdapat korban bencana alam,” terangnya.
Novan turut menjelaskan usulan-usulan yang sifatnya belum dapat direalisasikan. Khususnya terkait dengan anggaran-anggaran tentang penanganan yang bersifat rutin. Seperti bencana banjir yang memang telah menjadi agenda rutin di Kota Tepian
Maka BPBD Samarinda meminta dukungan untuk dapat memberikan bantuan atau mendukung usulan-usulan yang telah diberikan terkait dengan penanggulangan bencana. “Untuk saat ini mereka sedang bergerak dalam penanganan bencana longsor yang ada di daerah Palaran di Kelurahan Rawa Makmur dan juga pemadaman sampah di TPA Bukit Pinang,” ujarnya.
Kendati demikian, Novan mengatakan pembicaraan dalam kegiatan sharing tersebut cenderung menuju ke arah penanggulangan bencana ke depan. Terlebih BPBD Samarinda telah memetakan seluruh titik yang memiliki potensi bencana ataupun rawan bencana. “Oleh karena itu mereka minta dukungan dari sistem penganggaran yang mereka usulkan,” tutup Novan. (nta)
