SAMARINDA – Samarinda Seberang diwacanakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Wilayah ini sudah memiliki dari tiga Kecamatan, tinggal menambah satu Kecamatan lagi untuk bisa menjadi kota madya atau menambah dua kecamatan lagi untuk menjadi kabupaten.
Rencana ini rupanya ditolak Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar. Dia mengaku sangat tidak setuju jika Samarinda Seberang untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru.
“Saya tidak setuju, justru sekarang bukan lagi itu daerah otonomi baru tetapi daerah kota baru,” ucap Anhar.
Dengan dibentuknya kota baru di Samarinda Seberang, Anhar menilai akan memecah kepadatan semua aktivitas yang ada di pusat kota.
“Contoh dahulu ada yang namanya di Surabaya itu Darmo kota satelit. Kota barunya Surabaya itu memecah daripada aktivitas-aktivitas niaga di Kota Surabaya dan ini harusnya dicontoh,” sebutnya.
Anhar pun menegaskan bahwa rencana pemekaran ini harus dikaji lebih dalam dengan tidak mengedepankan kepentingan politik belaka. Yang dikhawatirkan menjadi beban pemerintah pusat.
“Jadi jangan hanya dilihat dari aspek politiknya saja, daerah otonomi baru tidak mudah. Jangan sampai nanti ketika kita dimekarkan, kita tidak punya sumber daya penghasil yang cukup. Akhirnya daerah kita ini disusui terus dan menjadi beban bagi pemerintah pusat,” tegasnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, Samarinda ini mau dibenahi pun sudah susah karena begitu padat. Maka dari itu perlu waktu yang lama untuk membenahinya.
“Sehingga jalan satu-satunya adalah memindahkan seluruh aktivitas pemerintahan. Apakah itu aktivitas pemerintahan provinsi ataupun aktivitas pemerintah kota ke Samarinda Seberang,” tuturnya.
“Nantinya harus sudah ada mulai pendataan yang mana lahan-lahan, jalan atau bekas tambang yang diserahkan ke pemerintah daerah untuk dijadikan untuk pengembangan daerah kota baru. Bukan kabupaten baru,” sambung Anhar.
Menurutnya, mungkin ada saatnya pemekaran tersebut tetapi bukan pada saat ini. Nanti ke depan karena kepadatan penduduk dan sumber pendapatannya sudah bisa mandiri itu baru bisa.
“Kita ini hanya ambisi politik. Bayangkan jika sekarang daerah itu menjadi mekar, berapa aparatur yang kita bayar, berapa bangunan yang harus kita bangun dengan anggaran besar,” tegasnya.
“Dan pendapatan daerah kita ini apakah sudah benar-benar dikaji atau tidak. Saya melihat orang-orang tidak ada kerjaan lagi itu yang merumuskan wacana itu,” pungkasnya. (zu)
