SAMARINDA – Pengawasan pemerintah terhadap lingkungan menjadi salah satu catatan wakil rakyat Kota Samarinda. Sebab mereka menilai banyaknya aktivitas tambang batu bara ilegal disebabkan salah satunya pengawasan pemerintah yang lemah.
Namun siapa sangka, ternyata anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mengawasi lingkungan hanya Rp7 juta per tahun.
Sekretaris Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Novan Syahronny Pasie pun mengaku kaget mengetahui fakta itu. Menurutnya tak sebanding dengan dana triliunan yang dikucurkan untuk membangun infrakstruktur kota, namun dana yang disiapkan untuk pengawasan hanya dialokasikan Rp7 juta itupun untuk setahun.
Karena itu dia pun tidak heran jika kegiatan pengawasan di lapangan juga tidak berjalan maksimal.
“Kami juga baru tahu itu. Padahal di sisi lain kita habiskan sekian triliun untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Hampir percuma kalau dari lingkungan tidak diantisipasi,” katanya.
Meskipun, lanjut Novan, pengawasan seharusnya juga melibatkan masyarakta umum namun yang menjadi tanggung jawab utama ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda.
Dia pun beranggapan, dengan anggaran seminim itu, tentu tidak akan bisa memenuhi pengawasan yang diharapkan masyarakat. Hal ini pun berdampak pada maraknya aktivitas pembukaan lahan atau pemetaan, galian C secara ilegal.
“Itu karena pengawasannya memang tidak maksimal, anggarannya minim. Akhirnya hanya menunggu laporan. Harusnya pengawasan di DLH ini dimaksimalkan jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat baru turun,” demikian Novan. (ded)
