Pemerataan Akses Pendidikan Jadi Sorotan Jelang SPMB di Balikpapan

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba. (Istimewa)

BALIKPAPAN – Masalah pemerataan akses pendidikan kembali mencuat di Kota Balikpapan menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, menegaskan pentingnya membangun sinergi antara sekolah negeri dan swasta untuk memastikan seluruh lulusan SMP mendapatkan pendidikan lanjutan yang layak.

H.Baba mengungkapkan bahwa tingginya jumlah lulusan SMP setiap tahun tidak diimbangi dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 49 persen siswa terpaksa beralih ke sekolah swasta.

“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sekolah negeri saja. Sekolah swasta harus dilihat sebagai mitra strategis dalam pemerataan pendidikan,” tegas Baba.

Ia mendorong pemerintah provinsi agar turut berperan aktif dalam meningkatkan mutu sekolah swasta, terutama dari sisi tenaga pendidik dan fasilitas. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka menengah sembari menunggu pembangunan sekolah negeri baru.

Baca Juga  Posyandu Teratai Juara I Lomba Penilaian Posyandu Terbaik 2023 Kukar

Meski demikian, pihaknya tetap mengusulkan pembangunan dua SMA baru di Balikpapan dan pengembangan SMK Negeri 5 yang dinilai memiliki lahan luas dan potensi ekspansi.

Baba menekankan bahwa peningkatan kualitas sekolah swasta juga penting agar daya tampung tak menjadi penghalang siswa mengakses pendidikan.

“Yang kita butuhkan bukan hanya menambah gedung, tapi juga meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah swasta. Kalau mutu dan fasilitasnya memadai, masyarakat juga akan percaya dan menjadikan itu pilihan,” ujarnya.

Baca Juga  Pimpin Upacara HSP Ke-96, Pj Gubernur Tegaskan Kekuatan Kaltim Ada pada Pemuda

Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang menumpuk pendaftaran di sekolah unggulan, sehingga menimbulkan kepadatan di titik tertentu, padahal distribusi daya tampung dapat lebih merata.

“Pola pikir ini yang juga harus kita ubah. Pendidikan yang baik tak harus selalu di sekolah favorit,” tambahnya.

DPRD Kaltim, lanjut Baba, akan melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan SPMB di berbagai kabupaten/kota, termasuk Balikpapan, untuk memastikan jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, reguler, dan prestasi berjalan sesuai aturan.

Sebagai catatan, saat ini Balikpapan memiliki 9 SMA dan 7 SMK, dengan salah satu di antaranya belum siap beroperasi. Dengan populasi yang terus meningkat, angka ini dipandang belum memadai. Baba berharap koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan agar pemerataan pendidikan di Kaltim, khususnya Balikpapan, bisa terealisasi lebih cepat. (adv/zu)