KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan. Terbaru, Pemkab menggandeng Dewan Masjid Kukar.
Rapat koordinasi antara Pemkab Kukar, Dewan Masjid, dan pelaku usaha di Kukar dilakukan untuk memantapkan langkah bersama tersebut, digelar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Selasa (21/6/2022).
Bupati Kukar Edi Damansyah yang memimpin rapat menegaskan, dengan menggandeng Dewan Masjid beserta pelaku usaha, diharapkan dapat mengoptimalkan langkah Pemkab Kukar untuk menekan angka kemiskinan.
“Kalau program ini berjalan dengan baik, maka banyak persoalan lain yang akan terselesaikan. Dan ini untuk memastikan data-data yang telah dilakukan oleh OPD terkait dan juga Dewan Masjid,” sebutnya.
“Hal ini juga untuk mensinkronisasikan kembali data dengan teman-teman perusahaan pada program CSR dengan begitu tak ada lagi program yang tumpang tindih,” sambung Edi.
Menurut Edi, masjid adalah rumah besar. Selain untuk beribadah, juga bisa berperan besar dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk itu sebagai mitra pemerintah, Dewan Masjid meminta para pengurus masjid didorong untuk menangani warga-warga prasejahtera di sekitar masjid dan harus punya data profil warga baik dermawan, menengah maupun pra sejahtera. Saat ini, Dewan Masjid Kukar sudah memiliki data tersebut dengan program E-Masjid.
“Dari sisi agama berdosa bila membiarkan ada masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal kita. Paling tidak tetangga sebelah rumah yang harus diperhatikan dan begitulah maksud saya masjid harus memiliki data masyarakatnya yang berada 40 rumah baik itu disisi kiri, kanan, depan dan belakang masjid,” ungkap Edi.
Pendataan yang dilakukan Dewan Masjid Kukar, untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Baik itu masalah ekonomi, pelatihan hingga spiritual bisa mendapat bantuan.
Menurut Edi, dengan data yang selalu up to date, maka bisa bekerja dengan maksimal. Misalkan ada warga tidak punya pekerjaan, bisa dicarikan lewat perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya.
“Dan kalau tidak ada keahlian untuk bekerja, maka dapat diberikan pelatihan yang menunjang untuk mencari pekerjaan. Itulah gunanya data dan juga bila spiritual masyarakat baik maka semua akan berjalan dengan baik dan itulah salah satu fungsi dewan masjid dalam hal ini,” papar Edi.
Dia juga berharap data-data bisa terus diperbarui dan terintegrasi dengan kementerian maupun perusahaan-perusahaan di Kukar. Hal ini dimaksudkan bila para perusahaan melakukan CSR bisa berkoordinasi dengan dinas terkait. Supaya program yang dilakukan bisa ikut menanggulangi masalah yang ada di Kukar terutama untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Dia juga meminta kepala dinas untuk aktif berkoordinasi kepada kementerian teknisnya. Agar beberapa program nasional Kukar dapat ikut serta dan dapat dilaksanakan di Kukar.
“OPD tolong rajin-rajin berkoordinasi dengan kementerian teknisnya. Karena jangan hanya mengandalkan APBD saja (ini terbatas) tetapi yang perlu dikerjakan banyak,” terang Edi.
Penanggulangan kemiskinan sendiri merupakan salah satu program prioritas yang dieksekusi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Leading sektor TKPK ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar. (xl)
