KUTAI KARTANEGARA – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) melaksanakan Theory of Change (ToC-teori perubahan). Kegiatan yang menjadi bagian Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) ini berlangsung di Hotel Karya Tapin II, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (14/3/2023).
Workshop sehari ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Pengurus Cabang NU Kukar, Tenaga Ahli P3MD Kukar, dan pemerintah desa. Serta perwakilan masyarakat dari empat desa di empat kecamatan yang berbeda yang menjadi dampingan dari program P3PD ini yaitu Desa Karya Jaya (Samboja), Desa Liang Ulu (Kota Bangun), Desa Bendang Raya (Tenggarong), dan Desa Prangat Baru (Marang Kayu).
Ketua Tanfidziyah PCNU Kukar KH Muhammad Askin Bahar dalam sambutannya mengatakan, perubahan tidak akan terwujud jika manusia tidak mengupayakannya.
“Dalam ajaran Islam Allah SWT sudah berpesan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itulah yang berusaha untuk merubah nasibnya sendiri,” ungkapnya.
Askin juga mengingatkan semua yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk terus memegang teguh ikatan persaudaraan (ukhuwah) yang selama ini diajarkan oleh ulama-ulama di Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu persaudaraan sesama umat Islam (Ukhuwah Islamiyah), persaudaraan sesama anak bangsa (Ukhuwah Wathoniyah), dan persaudaraan sesama manusia (Ukhuwah Basyariyah).
Sebagai perwakilan Lakpesdam PBNU sekaligus fasilitator dalam kegiatan ToC, Muhammad Nurkhoiron menyampaikan pembangunan di tingkat desa harus berangkat dari apa yang diinginkan masyarakat.
“Bahasa theory of change-nya itu, dari mimpinya warga masing-masing. Bukan dari mimpinya kepala desa atau BPD saja, tapi mimpi seluruh masyarakat yang ada di desa,” tambahnya.
Nurkhoiron juga berharap melalui Program P3PD, nantinya pembangunan yang ada di desa dilakukan secara akuntabel dan melibatkan semua warga. Termasuk kelompok masyarakat yang selama ini diabaikan karena kondisi-kondisi khusus, seperti kelompok manula, disabilitas, anak-anak, remaja/anak muda, perempuan, dan kelompok marginal yang lain.
Sekretaris DPMD Kukar Syafliansyah mewakili kepala dinas yang membuka acara mengatakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa harus dilakukan. Dalam rangka menciptakan desa yang demokratis dan berkeadilan.
“Poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun penerimaan sosial dengan menitikberatkan pada terbentuknya sekolah lapang, serta adanya ruang warga yang inklusif tanpa sekat,” tambahnya. (xl)
