SAMARINDA – Polemik kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan PT Wahana Abdi Tirtatehnika Sejati (WATS) belum menemukan titik temu. Setelah upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian persoalan tersebut berpotensi berlanjut melalui jalur hukum.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pembahasan bersama manajemen PT WATS sebenarnya kembali dijadwalkan pada Senin (7/9/2026). Namun, pertemuan ditunda karena pihak manajemen perusahaan yang berada di Jakarta tidak dapat terbang ke Samarinda menyusul penutupan penerbangan.
“Yang seharusnya diagendakan di jam satu. Tapi jam satu ini sepertinya ditunda karena manajemen PT WATS dari Jakarta tidak bisa terbang keluar dari Jakarta, penerbangan ditutup,” ujar Iswandi saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/9/2026).
Menurut Iswandi, penundaan pertemuan tidak mengubah hasil pembahasan sebelumnya. DPRD sebelumnya telah mendorong Pemkot Samarinda dan PT WATS menempuh mediasi untuk mencari titik temu terkait persoalan kerja sama tersebut.
Namun, mediasi belum menghasilkan kesepakatan. Karena itu, penyelesaian melalui mekanisme hukum menjadi opsi yang terbuka.
“Hasilnya tetap seperti keputusan pertemuan sebelumnya. Kita minta bermediasi, ternyata nanti diselesaikan secara hukum,” katanya.
Persoalan ini berkaitan dengan kerja sama pengelolaan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendang I dan II. Kerja sama Pemkot Samarinda dengan PT WATS menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT) dan telah berjalan selama lebih dari dua dekade.
Memasuki berakhirnya masa kerja sama, muncul perbedaan pandangan mengenai sejumlah hal, mulai dari pengelolaan fasilitas, status aset, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak.
DPRD Samarinda sebelumnya telah mempertemukan Pemkot Samarinda, Perumdam Tirta Kencana dan PT WATS untuk membahas kelanjutan kerja sama tersebut.
PT WATS disebut masih mempersoalkan sejumlah aspek dalam pengelolaan fasilitas air serta meminta riwayat investasi perusahaan diperhitungkan dalam penyelesaian kerja sama. Sementara itu, Pemkot Samarinda telah menyatakan tidak akan memperpanjang kerja sama setelah masa perjanjian berakhir.
Iswandi mengatakan pembahasan bersama PT WATS tetap akan dilanjutkan setelah kondisi memungkinkan. DPRD masih membuka ruang pertemuan lanjutan untuk memperjelas persoalan yang belum menemukan kesepakatan.
Jika mediasi kembali tidak menghasilkan titik temu, penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah yang memungkinkan ditempuh kedua pihak.
DPRD Samarinda menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian, khususnya terkait status aset dan pengelolaan fasilitas SPAM. Di saat yang sama, penyelesaian sengketa diharapkan tidak berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat. (zu)
