SAMARINDA – Anggota komisi III DPRD Samarinda Anhar menyoroti banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH). Pada Desember 2022 sebanyak 200 RTLH telah dibedah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anhar mengatakan seharusnya di Samarinda tidak ada lagi RTLH. Jika masih ada, tingkat kesejahteraan masyarakat ini patut dipertanyakan. Apalagi Kota Tepian memiliki APBD mencapai Rp5 triliun dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang cukup signifikan.
“Jika memang masih ada rumah yang tidak layak huni di Kota Samarinda, saya kira itu ironi. Karena kita punya APBD yang hampir besar, kemudian kita juga punya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang luar biasa,” ucapnya.
Anhar menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada. Untuk membantu mengurangi RTLH tersebut.
“Pemerintah dalam hal pengentasan rumah tak layak huni bisa menggandeng pihak swasta ataupun BUMN yang beroperasi di Samarinda, seperti Pertamina misalnya. Agar problem rumah tak layak huni tidak bertambah di kota ini,” ujarnya.
“Kemudian dana CSR itu tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga bisa digunakan untuk program bedah rumah. Ini juga sebagai alat ukur kita terhadap kepedulian pihak swasta terhadap kesejahteraan masyarakat,” sambung Anhar.
Politisi PDIP ini menilai dana CSR itu juga kewajiban oleh perusahaan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Seperti perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda.
“Dana CSR itu kan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengeruk kekayaan daerah kita. Dan saya kira angka itu belum layak dibanggakan, karena belum sebanding dengan jumlah kekayaan alam yang diambil,” ungkapnya.
Anhar berharap ke depan Pemerintah bisa menggunakan dana CSR secara bijak dengan mengalokasikannya untuk kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pendidikan, perumahan, infrastruktur, dan sarana ibadah. (zu)
