SAMARINDA – Organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta fokus bekerja mencapai target penurunan angka tingkat kemiskinan. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Permintaan ini datang dari Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Samarinda, Selasa (25/7/2023). Menurutnya OPD wajib bekerja dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan yang berafiliasi dengan angka stunting.
“Karena ini sudah menjadi instruksi Presiden dan agenda nasional, maka wajib bagi kita untuk bergerak dengan mengorbankan tenaga serta pikiran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di kota Samarinda,” sebutnya.
Andi Harun menuturkan, Pemkot Samarinda memiliki kewajiban berkomitmen menuntaskan kemiskinan hingga masalah stunting di kota Tepian. Lantaran kemiskinan merupakan masalah kompleks karena menyentuh substansi dasar dalam masyarakat itu sendiri karena berkaitan erat dengan masalah kesehatan, pendidikan sandang dan perumahan.
Diungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Samarinda pada 2022 mengalami penurunan. Dari tahun sebelumnya sebesar 4,9% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 42.840 jiwa turun menjadi 4.85% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 41.950 jiwa.
“Sementara pada tahun 2023 ini pemerintah daerah telah melakukan verival data kemiskinan ekstrim sebanyak 9.039 jiwa, yang mana yang tepat sasaran berjumlah 6.973 jiwa,” jelas Andi Harun.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini menyatakan, dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Diharapkan sebagai bentuk kolaborasi program penanggulangan kemiskinan, sehingga adanya sinergitas dan singkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam merumuskan hal-hal yang selama ini mungkin terlewatkan padahal diperlukan.
“Catatan saya tidak boleh lagi menambah catatan tim yang sudah terbentuk, dan tim ini kalau perlu sering menggelar rapat tiap minggu agar kerjanya terukur dalam penurunan angka kemiskinan,” tutur Andi Harun.
“Karena targetnya zero persen dari Presiden maka tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kerjanya harus gaspol seperti istilah anak muda sekarang. Jangan hanya biasa-biasa saja, segera konsolidasi struktur mulai dari OPD kita hingga ke tokoh masyarakat agar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai,” tegasnya. (xl)
