KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menandatangani akad kredit dengan Bankaltimtara. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan arus kas dan penyelesaian kewajiban pembayaran proyek daerah.
Penandatanganan digelar pada Jumat (13/3/2026) di Ruang Pertemuan Bankaltimtara Cabang Tenggarong. Direktur Utama Bankaltimtara M Yamin menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kukar yang dinilai memiliki hubungan strategis dengan bank daerah tersebut.
“Atas nama manajemen, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Kukar. Kukar ini istimewa karena menjadi pemegang saham nomor dua dari 17 daerah, sekaligus sebagai nasabah penyimpan keuangan dan kini debitur,” ujarnya.
Yamin menjelaskan, dasar pemberian pinjaman mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan arus kas pemerintah daerah.
Pinjaman tersebut bersifat jangka pendek, yakni satu tahun, dengan bunga khusus karena Pemkab Kukar merupakan bagian dari pemilik Bankaltimtara.
“Ini bukan bunga komersial. Proses legalisasi sudah selesai. Satu dua hari ke depan masuk tahap realisasi. Kami optimistis karena seluruh proses menggunakan aplikasi. Sekitar 2.000 SP2D akan kami urus melalui sistem. Senin atau Selasa, dana sudah masuk,” tegasnya.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, akad kredit ini dilakukan untuk memastikan pembayaran utang kepada rekanan dapat segera dituntaskan. Dia menekankan pemerintah sudah berkomitmen melunasi kewajiban tersebut pada triwulan pertama 2026.
“Kita melaksanakan akad kredit untuk pemenuhan arus kas daerah dalam rangka membayar utang kepada rekanan. Kami sudah berjanji menyelesaikannya di tiga bulan pertama 2026,” ujarnya.
Aulia menyampaikan terima kasih kepada kontraktor yang tetap memahami kondisi pemerintah daerah. Sehingga tidak terjadi gejolak selama proses menunggu pencairan anggaran.
Dia menjelaskan, keterlambatan pembayaran pada awal tahun dipengaruhi tahapan audit Inspektorat terhadap seluruh pekerjaan tahun 2025. Audit tersebut baru menyelesaikan perhitungan nominal utang pada akhir Januari 2026.
“Setelah audit selesai, kami kembali melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Sesuai peraturan, kami pinjam, dan jika dana sudah masuk langsung kami bayarkan,” jelasnya.
Pemkab Kukar memilih Bankaltimtara karena bank tersebut merupakan mitra daerah. Selain itu, pinjaman dinilai perlu agar roda pemerintahan tetap berjalan dan kewajiban kepada masyarakat tidak terganggu.
Aulia menegaskan, pembayaran utang ini sangat penting bagi para kontraktor dan pekerja yang membutuhkan arus dana menjelang Idulfitri.
“Target kami sebelum Lebaran harus cair. Kebutuhan rekanan dan mitra meningkat menjelang hari raya. Alhamdulillah dengan kerja keras semua pihak ini bisa terlaksana,” katanya. (fjr)
