Akses ke Sekolah Makin Terhambat, Jalan Murunan Butuh Perbaikan

Akses ke Sekolah Makin Terhambat, Jalan Murunan Butuh Perbaikan
Ketua RT 12 Irman menyayangkan kondisi jalan Murahan yang tak kunjung dapat perhatian. (Zulkar/Komparasi)

KUTAI KARTANEGARA – Warga Desa Liang Ilir, Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluhkan infrastruktur jalan yang menjadi akses aktivitas keseharian tak kunjung mendapat perhatian yang serius. Tepatnya di Jalan Murunan.

Ketua RT 12 Irman saat diwawancarai mengatakan, jalan tersebut berstatus milik Pemerintah Desa. Yang setiap tahunnya selalu diusulkan dalam beberapa kesempatan, sepeti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar diperbaiki.

“Kami tidak mengerti juga kenapa Jalan Murunan tidak pernah diprioritaskan, kasihan warga,” ungkap Irman kepada Komparasinews.id, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga  Jokowi Klaim Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Akuntabel dan Transparan

Diketahui, Jalan Murunan memiliki panjang 1,5 kilometer. Infrastruktur ini menjadi penting lantaran menjadi penghubung menuju jalan poros yang ada di Kecamatan Kota Bangun, Kukar.

Irman mengungkapkan, dampak yang sangat terasa ialah dapat menimbulkan potensi kecelakaan. Selain itu apabila kondisi hujan dan air sungai meluap, dapat dipastikan Jalan Murunan hanya bisa dilintasi oleh perahu. Ditambah terdapat satu SD di wilayah tersebut, sehingga menyulitkan anak-anak untuk pergi bersekolah.

“Kan kasihan mereka, sebelum mulai belajar harus berjibaku melewati banjir. Kami minta pihak berwenang untuk memperhatikan ini,” tegasnya.

Baca Juga  Sasar SLB di Tenggarong, Pemprov Kaltim Kembali Simulasikan Makan Bergizi Gratis

Tokoh pemuda Muhammad Miftah menuturkan hal yang sama. Dia menilai seharusnya Pemerintah Desa melakukan langkah strategis untuk memberikan jatah anggaran melalui dana desa. Termasuk saling kolaboratif dengan pemerintah kecamatan. Kabupaten bahkan provinsi.

“Kami akan terus berjuang untuk pembangunan jalan ini, karena aktivitas perekonomian masyarakat yang akan berdampak,” tuturnya.

Harapan Miftah, pihak Desa mesti turun langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat sekitar,” tandasnya. (zu)