KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu mendorong Pemkab menyiapkan sejumlah strategi agar program pembangunan tetap berjalan.
Berdasarkan data, APBD Kukar pada 2024 tercatat sebesar Rp14,3 triliun, kemudian turun menjadi Rp11,1 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi Rp7,16 triliun pada 2026. Sementara itu, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, proyeksi APBD Kukar diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp5,4 triliun.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran. Salah satunya melalui pendekatan kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
“Kita berupaya meng-cluster di masing-masing kecamatan, melibatkan badan usaha dan tokoh masyarakat untuk berkolaborasi. Artinya, beban pembangunan dibagi bersama,” ujarnya usai Musrenbang RKPD 2027, Senin (20/4/2026).
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi berbagai sektor. Di antaranya pendapatan air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta pengembangan usaha melalui perusahaan daerah.
“Kita harus meningkatkan pendapatan, baik dari sektor pajak maupun bisnis yang bisa dikelola oleh perusda,” kata Aulia.
Dia menyebut, peningkatan pendapatan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Harapan kita bisa berdampak ke PDRB, sehingga berkontribusi langsung terhadap APBD. Tapi kalau hanya di income per kapita, dampaknya lebih ke individu,” jelasnya.
Meski demikian, Aulia menilai peningkatan pendapatan masyarakat tetap penting karena dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, roda perekonomian akan bergerak dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan,” tambahnya.
Aulia berharap, melalui strategi tersebut, pembangunan di Kukar tetap dapat berjalan optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal. (fjr)
