JAKARTA – Pemerintah menemukan adanya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.
Temuan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).
Menurut Zulhas, jumlah titik SPPG yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu kini meningkat menjadi 27.877 titik. Kenaikan sebanyak 6.877 titik itu diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik SPPG.
“Terjadi penambahan titik. Rencana awal 21 ribu, sekarang sudah 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik berdasarkan laporan yang kami terima,” ujar Zulhas.
Tak hanya itu, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah titik SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya tercatat mencapai 8.617 titik.
“Wilayah 3T menjadi perhatian utama. Data awal hanya sekitar 2.000 titik, tetapi sekarang menjadi 8.617 titik. Bahkan 6.138 titik di antaranya sudah memiliki surat keputusan dari BGN,” katanya.
Zulhas menilai penambahan titik yang tidak sesuai perencanaan tersebut berpotensi membebani keuangan negara. Dengan asumsi biaya operasional mencapai Rp6 juta per titik per hari, kelebihan ribuan titik itu diperkirakan menyebabkan pemborosan sekitar Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun.
“Ini harus segera ditata. Kalau tidak, pengeluaran negara bisa bertambah lebih dari Rp1 triliun per bulan. Karena itu perlu pembenahan agar program berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan jumlah titik, pemerintah juga menemukan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program MBG. Zulhas menyebut masih ada sekolah-sekolah yang tergolong mampu atau elite menerima program tersebut, sementara sejumlah sekolah di wilayah 3T yang lebih membutuhkan justru belum mendapatkan layanan.
“Sekolah yang tidak membutuhkan masih menerima MBG, sementara yang membutuhkan belum mendapatkan. Ini yang akan kami tata kembali melalui refocusing agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Zulhas, akan memprioritaskan pemerataan program MBG ke daerah 3T yang hingga kini belum terjangkau secara optimal.
Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap standar kebersihan dan keamanan dapur MBG. Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami menerapkan zero tolerance terhadap keamanan pangan. Tidak boleh ada lagi kasus keracunan, meskipun hanya satu kejadian. Dalam sebulan ke depan akan dilakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh,” pungkasnya. (Zu)
