JAKARTA – Kondisi keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai menghadapi tekanan seiring meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan rasio klaim saat ini telah mencapai 108,72 persen. Artinya, nilai klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan sudah melampaui pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta.
Prihati menjelaskan, persoalan ketidakseimbangan keuangan tersebut bukan kali pertama terjadi. BPJS Kesehatan pernah mengalami kondisi serupa pada periode 2018 hingga 2020. Situasi sempat membaik saat pandemi Covid-19 karena tingkat pemanfaatan layanan kesehatan menurun.
“BPJS ini mempunyai pengalaman defisit mulai tahun 2018 sampai 2020. Kemudian pandemi Covid-19 sedikit efisien. Kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah mencapai 108,72 persen,” kata Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (10/6/2026).
Saat ini, BPJS Kesehatan melayani sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan setiap hari. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran layanan tersebut, lembaga itu harus menggelontorkan dana klaim sekitar Rp500 miliar per hari.
Dalam sebulan, total pembayaran klaim mencapai kisaran Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun. Di sisi lain, penerimaan dari iuran peserta hanya berada di angka sekitar Rp14 triliun per bulan. Kondisi ini menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung selisih pembiayaan sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Meski demikian, Prihati menegaskan BPJS Kesehatan masih memiliki dana cadangan yang cukup untuk menjaga kelancaran pembayaran klaim dalam jangka pendek. Namun, ia mengingatkan bahwa cadangan tersebut tidak akan mampu menutup defisit secara terus-menerus tanpa adanya langkah kebijakan maupun dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Berdasarkan proyeksi yang dimiliki BPJS Kesehatan, dana cadangan yang tersedia diperkirakan hanya dapat menopang pembayaran klaim hingga awal tahun depan. Jika tidak ada upaya perbaikan terhadap kondisi keuangan program JKN, risiko gagal bayar dapat terjadi pada pertengahan 2027.
“Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi atau dukungan,” sebutnya. (zu)
