SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada publik menyusul polemik rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang menuai sorotan luas.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Rudy setelah gelombang kritik dan aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudy dalam pernyataannya, dikutip Senin (27/4/2026).
Ia mengakui kritik yang muncul merupakan bentuk perhatian publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait penggunaan anggaran dan fasilitas.
“Ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan dan kritik dari masyarakat,” katanya.
Sorotan publik terutama tertuju pada rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang mencakup sejumlah item, termasuk fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menjelaskan, rencana anggaran tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat. Namun, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas polemik yang terjadi.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa rencana renovasi Rp25 miliar tersebut sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi pembiayaan fasilitas yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item yang di luar fungsi kedinasan,” ujarnya.
Selain itu, ia memastikan akan melakukan penyesuaian penggunaan anggaran agar lebih sederhana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rudy juga menegaskan akan menghentikan keterlibatan keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan pemerintahan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Satu nama yang disorot publik adalah posisi Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
“Kami akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan serta memperbaiki pola komunikasi publik.
“Saya akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” tuturnya. (zu)
