SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda tengah membahas langkah untuk mengatasi kebutuhan pendanaan awal kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur. Pembahasan dilakukan agar persiapan atlet tetap berjalan meski anggaran hibah baru dapat dicairkan setelah APBD Perubahan disahkan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan mekanisme penganggaran membuat dana hibah belum bisa digunakan sebelum proses administrasi APBD Perubahan rampung. Sementara itu, sejumlah kebutuhan mendesak seperti pemesanan penginapan dan transportasi harus dipenuhi jauh sebelum pelaksanaan Porprov.
“Kami akan duduk bersama pemerintah kota untuk mencari solusi yang sesuai aturan, sehingga kebutuhan awal kontingen tetap bisa dipenuhi tanpa melanggar mekanisme pengelolaan keuangan daerah,” ujar Novan.
Menurutnya, langkah yang ditempuh harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menegaskan percepatan pemenuhan kebutuhan atlet tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum maupun tata kelola keuangan pemerintah.
Novan menjelaskan koordinasi antara DPRD dan Pemkot diarahkan untuk mencari skema yang memungkinkan kebutuhan teknis kontingen dapat dipenuhi sebelum anggaran hibah dicairkan secara resmi.
“Yang ingin kita pastikan adalah persiapan atlet tidak terganggu, tetapi seluruh prosesnya tetap berjalan sesuai aturan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban administrasi agar penyelenggaraan Porprov tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan di kemudian hari.
“Harapannya, koordinasi ini mampu mendukung kesiapan organisasi olahraga sekaligus memberikan kesempatan bagi atlet Samarinda untuk tampil maksimal dan meraih prestasi,” pungkasnya. (adv/zu)
