SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap Program Gratispol, sebuah inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim yang bertujuan memberikan layanan publik gratis bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada penguatan regulasi dan skema pembiayaan jangka panjang.
Dalam keterangannya, Ananda Moeis menyoroti pentingnya kepastian hukum agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kewenangan pendidikan tinggi berada di pemerintah pusat, sehingga koordinasi antara pusat dan daerah harus diperjelas.
“Kita dukung program ini, tapi regulasi harus diperjelas agar pelaksanaannya aman secara hukum,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, DPRD Kaltim telah mengajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung implementasi Gratispol. Namun, kebutuhan dana diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat. Berdasarkan estimasi Pemprov Kaltim, total anggaran yang diperlukan bisa mencapai Rp1,5 triliun hingga tahun 2030.
Program Gratispol mencakup berbagai layanan publik gratis, termasuk pendidikan tinggi tanpa biaya, layanan kesehatan gratis, bantuan administrasi kepemilikan rumah, seragam sekolah gratis, internet desa tanpa biaya, serta program umrah bagi marbot masjid dan perjalanan spiritual bagi penjaga rumah ibadah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari visi pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Timur.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Gratispol agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD. Semua harus terlibat. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” tegas Ananda Moeis. Dengan dukungan legislatif dan eksekutif, program ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim. (adv/zu)
