SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong penguatan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menghadapi potensi bencana yang masih mengancam wilayah tersebut. Selain anggaran, DPRD juga menyoroti keterbatasan personel teknis dan peralatan yang dimiliki BPBD.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas realisasi anggaran tahun 2026, evaluasi program, serta rencana kerja dan anggaran (RKA) 2027.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan realisasi anggaran BPBD hingga Juni 2026 telah mencapai lebih dari 59 persen dari total pagu sekitar Rp10,2 miliar. Sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja operasional dan penanganan bencana.
“Serapan anggaran hingga bulan Juni sudah lebih dari 59 persen. Untuk tahun 2027 juga ada usulan kenaikan anggaran menjadi sekitar Rp16 miliar dan kami berharap tidak lagi mengalami pemangkasan karena kebutuhan penanggulangan bencana cukup besar,” ujar Deni, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga membahas perubahan nomenklatur pimpinan BPBD dari Kepala Pelaksana menjadi Kepala Badan. Menurut Deni, perubahan itu tinggal menunggu proses implementasi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pejabat definitif dilantik.
Selain aspek kelembagaan, DPRD menilai BPBD masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia, khususnya untuk memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC), serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Kami berharap ada dukungan dari TAPD untuk penambahan tenaga teknis maupun kebutuhan peralatan. Kesiapsiagaan bencana tidak boleh diabaikan karena yang kita inginkan adalah upaya pencegahan, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi,” katanya.
Deni juga menilai upaya mitigasi perlu diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan pemahaman warga menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko korban maupun kerugian saat bencana terjadi.
Ia menambahkan, indikator kebencanaan di Kota Samarinda menunjukkan tren yang positif. Indeks risiko bencana disebut terus membaik, begitu pula indeks ketahanan daerah. Namun, capaian tersebut tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat dipertahankan.
Komisi III berencana membawa usulan kebutuhan anggaran BPBD ke pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda. Deni berharap sektor penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD Tahun 2027. (adv/zu)
