SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) masih jauh dari memadai. Keterbatasan dana disebut menjadi kendala dalam menjalankan berbagai program, mulai dari penguatan ketahanan keluarga hingga percepatan penurunan angka stunting.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV bersama DP2KB yang membahas realisasi anggaran 2026 serta rencana kerja tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan sebagian besar anggaran DP2KB masih habis untuk belanja pegawai dan operasional. Sementara berbagai program pelayanan kepada masyarakat justru banyak bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Dari APBD, sebagian besar anggaran digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Program lainnya banyak didukung dana dari BKKBN,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Ia mengungkapkan, DP2KB hanya mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menjalankan berbagai program. Dengan ruang lingkup tugas yang cukup luas, nilai tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelayanan.
Menurutnya, DP2KB juga sangat bergantung pada peran kader di lapangan, mulai dari kader posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, hingga agen pembangunan keluarga. Namun, dukungan operasional bagi para kader masih terbatas.
Selain persoalan anggaran, Komisi IV turut menyoroti belum sinkronnya data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Data milik DP2KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial disebut masih berbeda, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan program.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada penanganan stunting maupun penyaluran anggaran karena sasaran penerima manfaat bisa berbeda.
“Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral. Data posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, dan keluarga rentan stunting harus sama agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Sri Puji menilai penyatuan data menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, perbedaan data akan memengaruhi proses perencanaan hingga distribusi anggaran di lapangan.
Karena itu, Komisi IV mendorong Pemerintah Kota Samarinda menambah alokasi anggaran bagi DP2KB melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Tambahan anggaran tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat program sekaligus memperbaiki fasilitas yang sudah tidak layak.
“Harapan kami ada tambahan anggaran untuk renovasi kantor dan balai yang rusak. Kami ingin membangun Kampung KB Reborn dan mewujudkan satu data di setiap kecamatan,” kata Sri Puji.
Ia menambahkan, penguatan ketahanan keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, dukungan anggaran dinilai perlu diperkuat, seiring pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang saat ini masih berproses di DPRD Kota Samarinda. (adv/zu)
