SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) yang dinilai belum mendukung optimalisasi sejumlah bidang teknis. Meski secara keseluruhan Dispersip memiliki anggaran, beberapa bidang disebut tidak memperoleh anggaran kegiatan.
Temuan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dispersip, Senin (20/7/2026). Rapat membahas evaluasi pelaksanaan program Semester I Tahun Anggaran 2026 sekaligus usulan rencana kerja tahun 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan alokasi anggaran seharusnya selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau kita harus menyesuaikan dengan visi-misi pemkot, ya harusnya ada anggaran. Tapi kenyataannya tidak seperti itu,” ujar Novan.
Menurutnya, anggaran Dispersip memang tersedia secara kelembagaan, namun sebagian besar terserap untuk belanja rutin sehingga belum menyentuh kebutuhan program di sejumlah bidang.
“Misalnya di bidang kearsipan, literasi, dan lainnya tidak ada anggaran kegiatan. Bagaimana bidang ini bisa bekerja maksimal kalau dukungan anggarannya tidak ada?” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga mencatat realisasi penyerapan anggaran Dispersip hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 40 persen. Novan menilai capaian itu masih tergolong wajar karena sebagian besar belanja akan terealisasi pada akhir tahun.
“Sisanya memang akan penuh di bulan Desember, pada saat penutupan pembayaran gaji dan belanja lainnya,” jelasnya.
Selain itu, DPRD menyoroti adanya wacana rasionalisasi anggaran yang berpotensi memengaruhi pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Komisi IV menegaskan akan mengawal proses penyusunan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Ini harus benar-benar kita efektifkan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal,” ujarnya.
Komisi IV memastikan hasil evaluasi tersebut akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD. DPRD meminta Pemkot Samarinda memastikan setiap program prioritas didukung alokasi anggaran yang memadai.
“Jangan sampai visi-misinya ada, arahnya ada, tapi pendukungan anggarannya tidak ada,” tegas Novan. (adv/zu)
