SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting mengkritik program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) yang tidak efektif. Program ini direalisasikan dalam bentuk alokasi anggaran sebesar Rp100 juta sampai Rp300 juta tiap Rukun Tetangga (RT) dalam setahun.
“Setiap RT mendapatkan Rp100 juta per RT. Itu terbagi 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, 70 persen pembangunan. Pada kenyataannya, selama ini kalau kita lihat terutama di dapil saya Sungai Pinang dan Samarinda Utara itu banyak sekali lampu. Tetapi dia tidak melihat di situ ternyata banyak stunting, gizi buruk yang ada pada masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya kecukupan gizi dan pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus diprioritaskan. Dia menilai ada kejanggalan atas apa yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) kepada setiap RT. Yang menurut Joni harganya tidak sesuai dengan kualitas barangnya.
“Mereka juga banyak dikasihkan alat pemotong rumput yang harganya tidak sesuai. Mereka tinggal terima barang dan terima harga,” tegasnya.
Untuk itu Pemkot Samarinda didesak lebih transparan mengenai pengeluaran atau pembelanjaan yang digunakan pegawai atau instansi pemerintahan Samarinda.
“Transparan apa transparan, enggak saya bilang. Pada saat kita ketemu rapat dengan BPKAD itu saya tanya, berapa sih gaji tim TWAP? Karena apa, itu berhubungan dengan LKPJ kemarin. Apa yang tertulis dilaporan LKPJ, belanja pegawai kita itu sekitar Rp980 miliar,” pungkasnya. (zu)
