SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim siap membangun sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni via zoom meeting mengikuti kegiatan Koordinasi dan Persiapan Awal Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Daerah Tahun 2025, Kamis (27/3/2025).
Sri menyampaikan, untuk mewujudkan Sekolah Rakyat yang diinginkan Presiden RI Prabowo Subianto, Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 8,75 hektare di kawasan Bukit Biru Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar).
“Lahan itu aset Pemprov Kaltim dan akan kita jadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Sekda Sri Wahyuni.
Meski Kaltim masuk tahap ketiga, namun mulai saat ini sudah dilakukan berbagai persiapan, termasuk uji kelayakan lokasi, ijin mendirikan bangunan serta ijin lingkungan (Amdal/UPL/UKL).
“Lokasi lahan akan segera ditinjau pihak Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim pusat (Satgas) dikomandoi Kementerian Sosial,” jelasnya.
Sekda Sri mengakui pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya kebijakan Pemerintah Pusat dan dibiayai dengan dana APBN. Namun pemerintah daerah wajib mendukung, terutama penetapan lokasi (lahan) tempat pembangunannya, rekrutmen siswa siswi dan guru pengajarnya.
Dia pun berharap Sekolah Rakyat ini benar-benar mampu menyerap anak-anak miskin dan miskin ekstrem di Kaltim untuk dapat bersekolah yang layak.
“Mereka dari jenjang sekolah dasar hingga SMA. Dan sistemnya mereka boarding school (diasramakan),” sebutnya.
Sejauh ini, tercatat Pemerintah Provinsi Kaltim (Bukit Biru Tenggarong) dan Pemerintah Kota Samarinda yang sudah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Menyusul Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Jadi di Kaltim ada empat dan saat ini sedang berproses,” ungkapnya.
Guna menindaklanjuti Sekolah Rakyat, pemerintah daerah diwajibkan membentuk tim formatur untuk melakukan tahapan-tahapan proses pembangunannya hingga beroperasi.
“Semoga tahun ini sudah bisa terlaksana dan Kaltim bisa merekrut calon siswa antar kabupaten kota. Tapi kabupaten dan kota hanya boleh mengambil siswa miskin/miskin ekstrem di daerah masing-masingnya, tidak lintas kabupaten kota,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat yang digadang Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan, sekaligus upaya membangkitkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk mencapai Indonesia Emas 2045. (xl)
slot gacor hari ini situs togel situs slot situs slot bento4d bandar togel slot thailand
