SAMARINDA – Ancaman kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta memperkuat kesiapsiagaan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten/kota di Kaltim memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak kemarau. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Yang pasti kita berharap pemerintah kota, kabupaten, seluruh Kaltim itu bersatu padu, bergotong royong untuk melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bahaya karhutla itu tadi. Kemudian sesegera mungkin melakukan antisipasi terhadap bahaya kekeringan,” ujar Deni.
Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai merasakan dampak kekeringan. Selain kesulitan memperoleh air, menyusutnya alur sungai juga menghambat distribusi bahan pokok. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik dan harga kebutuhan masyarakat.
Deni menyebut pemerintah provinsi telah menyalurkan bantuan ke Mahakam Ulu dan sejumlah daerah lain yang terdampak. Ia juga mengungkapkan adanya penggalangan dana secara internal di Partai Gerindra untuk membantu masyarakat yang menghadapi dampak kekeringan.
Selain kekeringan, Deni mengingatkan ancaman intrusi air laut seiring menurunnya debit Sungai Mahakam. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya dikhawatirkan meluas hingga wilayah Samarinda.
“Makanya saya bilang tadi yang pertama adalah mencegah karhutla, kebakaran hutan secara menyeluruh. Yang kedua adalah mencegah kekeringan atau melakukan antisipasi. Salah satunya mungkin nanti pemerintah provinsi bisa melakukan rekayasa cuaca, dalam hal ini untuk mengadakan hujan buatan di daerah hulu sana,” katanya.
Menurut Deni, rekayasa cuaca dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga ketersediaan air di wilayah hulu. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pemantauan kondisi lapangan serta koordinasi yang terukur antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia juga mengingatkan potensi masuknya air laut ke wilayah pesisir apabila debit Sungai Mahakam terus menurun.
“Tidak menutup kemungkinan ketika air laut sudah mulai masuk ke wilayah Handil dan nanti akan masuk ke wilayah Palaran, ini yang mungkin kita khawatirkan,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah daerah tidak menunggu kondisi memburuk untuk bertindak. Kesiapsiagaan perlu ditingkatkan sejak sekarang guna menekan risiko karhutla, kekeringan, gangguan distribusi bahan pokok, hingga krisis air bersih akibat kemarau dan El Nino. (adv/zu)
