SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti sejumlah persoalan di sektor pendidikan, mulai dari belum optimalnya program beasiswa daerah hingga keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang terus memicu persoalan setiap musim Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai pemerintah kota perlu memiliki program beasiswa yang lebih kuat bagi pelajar maupun mahasiswa berprestasi asal Samarinda. Menurutnya, besaran bantuan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau soal beasiswa, semestinya memang ada. Paling tidak mahasiswa atau pelajar asal Samarinda yang berprestasi mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Anhar, Rabu (8/7/2026).
Selain beasiswa, Anhar juga menyoroti persoalan daya tampung sekolah negeri yang dinilai belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah peserta didik. Akibatnya, persoalan penerimaan siswa baru terus berulang setiap tahun.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Palaran. Menurut Anhar, kawasan tersebut membutuhkan tambahan SMP negeri karena jumlah lulusan SD terus meningkat, sementara kapasitas sekolah yang tersedia masih terbatas.
“Kalau melihat kondisi di Palaran, sebenarnya sudah saatnya dibangun SMP baru. Jumlah lulusan SD cukup banyak, tetapi daya tampung sekolah negeri masih terbatas sehingga banyak siswa harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya,” katanya.
Ia juga meminta Pemkot Samarinda mempertimbangkan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri dan akhirnya harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Menurut Anhar, persoalan pendidikan bergantung pada keberanian pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran. Ia menilai pembangunan sekolah baru harus menjadi perhatian utama agar akses pendidikan semakin merata.
“Kalau sekolahnya kurang, ya bangun sekolahnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerataan pembangunan pendidikan agar setiap anak di Samarinda memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Anhar mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada sekolah-sekolah unggulan. Menurutnya, masih banyak sekolah di kawasan pinggiran yang membutuhkan tambahan ruang kelas dan fasilitas pendukung.
Ia juga mendorong Pemkot Samarinda melakukan pemetaan jumlah lulusan serta kapasitas sekolah di setiap wilayah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengantisipasi kekurangan daya tampung sehingga persoalan SPMB tidak terus berulang setiap tahun. (adv/zu)
