JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan peningkatan signifikan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Saat sidang uji materi terkait anggaran pendidikan, Senin (15/6/2026).
Dalam persidangan, Arsul menyoroti perbandingan alokasi anggaran pendidikan dan program MBG antara APBN 2025 dan APBN 2026. Menurutnya, meski anggaran pendidikan mengalami kenaikan, lonjakan anggaran MBG jauh lebih besar dibandingkan peningkatan total anggaran pendidikan itu sendiri.
Arsul menjelaskan, dalam APBN 2025 alokasi anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp724,262 triliun, sementara anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar Rp71 triliun.
Sementara pada APBN 2026, anggaran pendidikan meningkat menjadi sekitar Rp769 triliun atau naik sekitar Rp45 triliun. Namun, pada saat yang sama, alokasi anggaran MBG melonjak menjadi sekitar Rp268 triliun.
Menurut Arsul, secara logika fiskal, lonjakan anggaran MBG yang sangat besar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaannya. Dia meminta penjelasan pemerintah terkait kemungkinan adanya pengurangan alokasi pada fungsi-fungsi pendidikan lainnya.
“Kalau kenaikan anggaran pendidikan hanya sekitar Rp45 triliun, tetapi anggaran MBG naik dari Rp71 triliun menjadi Rp268 triliun, tentu perlu dijelaskan bagaimana konstruksi penganggarannya,” ujarnya dalam persidangan.
Arsul juga mengaitkan pertanyaannya dengan keterangan resmi Presiden yang menyebut pemenuhan gizi melalui Program MBG merupakan bagian dari pendanaan operasional pendidikan dan bukan bentuk penyelundupan hukum, melainkan intervensi teknokratis berbasis bukti (evidence-based policy). (xl)
