SAMARINDA – Pemerataan sarana dan prasarana sekolah negeri dinilai menjadi langkah penting untuk menghapus anggapan adanya sekolah favorit di Samarinda. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota mempercepat peningkatan fasilitas pendidikan agar kualitas layanan di seluruh sekolah semakin merata.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan seluruh sekolah negeri menggunakan kurikulum yang sama sesuai standar nasional. Namun, perbedaan fasilitas antarsekolah masih menjadi faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat dalam memilih sekolah, terutama saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Sebenarnya kurikulum di setiap sekolah negeri itu sama, bahkan secara nasional juga sama. Yang membedakan adalah fasilitas-fasilitas yang ada di setiap sekolah. Ini yang memang menjadi PR bersama,” ujarnya.
Menurut Novan, beberapa sekolah telah memiliki fasilitas yang lengkap, seperti laboratorium dan lapangan olahraga. Di sisi lain, masih ada sekolah yang belum memiliki sarana pendukung yang memadai sehingga menjadi pertimbangan orang tua dalam menentukan sekolah bagi anak mereka.
Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda terus memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan agar kualitas layanan di seluruh sekolah negeri tidak lagi timpang.
Novan menjelaskan, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, Kota Samarinda memiliki sekitar 164 sekolah dasar (SD) negeri dan 50 sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang membutuhkan peningkatan sarana secara bergiliran.
“Kalau kita bicara pemerataan, maka sarana dan prasarana itu harus terus dibenahi. Memang jumlah sekolah kita cukup banyak sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBD,” katanya.
Selain pembenahan infrastruktur, Komisi IV DPRD Samarinda juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Novan meminta masyarakat tidak ragu melaporkan guru maupun tenaga pendidik yang dinilai kurang disiplin atau tidak menjalankan tugasnya secara optimal.
Menurutnya, setiap sekolah memiliki pengawas sehingga setiap laporan dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan untuk menjaga mutu layanan pendidikan.
“Jangan sampai kita sudah minim di fasilitas yang belum merata, kemudian kualitas mengajarnya juga ikut menjadi persoalan. Kalau ada laporan masyarakat terkait oknum guru yang kurang disiplin, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia berharap pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, kualitas seluruh sekolah negeri di Samarinda semakin setara dan masyarakat tidak lagi terpaku pada anggapan adanya sekolah favorit. (adv/zu)
