JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam ‘MBG Watch’ secara tegas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Perwakilan Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono dari Transparansi Internasional Indonesia, mengungkapkan bahwa tata kelola program prestisius ini sudah menghadapi masalah hukum yang sangat serius di tingkat substansial. Ia membeberkan fakta mengejutkan mengenai penetapan tersangka dalam lingkaran Badan Gizi Nasional (BGN).
”Proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan. Tidak ada alasan penguat apa pun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Tiga pimpinan BGN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga yang lain begitu ya, setidaknya sudah tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Agus di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI.
Menurut kajian mendalam yang dilakukan oleh koalisi, kehadiran BGN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu dinilai belum menyentuh substansi pencegahan korupsi yang mendasar. MBG Watch memotret langkah tersebut baru sebatas pemenuhan aspek seremonial.
”Pada akhirnya BGN hanya melakukan seremonial pencegahan korupsi. Per hari ini, Badan Gizi Nasional tidak melakukan submit terhadap rencana aksi nasional pencegahan korupsi di Indonesia,” tambah Agus tegas.
Menanggapi rentetan temuan dan desakan keras dari masyarakat sipil tersebut, Pimpinan Komisi IX DPR RI menyambut baik seluruh masukan yang diberikan. Pihak DPR berkomitmen untuk membawa poin-poin krusial ini ke dalam rapat kerja anggaran bersama BGN.
Sebagai langkah konkret pengawasan, Komisi IX DPR RI juga melemparkan wacana untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus guna menguliti komitmen tata kelola serta transparansi program Makan Bergizi Gratis agar setiap rupiah uang negara benar-benar tersalurkan untuk kemaslahatan rakyat. (zu)
