PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menekankan pentingnya kolaborasi antar unsur pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta memperkuat tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kalimantan Timur bersama Pemkab Paser di Ruang Rapat Seratai, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa.
Pemerintah Kabupaten Paser menilai pelayanan masyarakat di desa harus menjadi perhatian utama, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ketertiban hingga pelayanan publik lainnya.
“Pelayanan kepada masyarakat di desa harus berjalan maksimal. Karena itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar unsur pemerintahan desa agar pembangunan berjalan seiring,” ujar Romif Erwinadi.
Selain pelayanan, pengelolaan anggaran desa juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran desa di tengah meningkatnya pengawasan terhadap keuangan negara.
“Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Paser menilai keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran seluruh elemen desa, termasuk BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa.
Kabupaten Paser disebut memiliki sejumlah capaian pembangunan desa, termasuk prestasi dalam lomba desa tingkat regional dan nasional.
BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal guna mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pembangunan desa di Kabupaten Paser. (adv/zu)
