SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Novi Marinda Putri meminta Pemerintah Kota (Pemkot) agar proses perekrutan anggota dewan pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilakukan secara transparan atau terbuka. Tujuannya agar dapat menghasilkan direksi yang mampu bekerja secara maksimal dan profesional.
Menurut Novi, dengan dilakukan proses perekrutan secara transparan, maka tentu menghasilkan direksi yang berkualitas. Serta tidak menimbulkan kecurangan atau pelanggaran dari berbagai kalangan.
“Kami ingin proses rekrutmen itu bisa lakukan secara terbuka. Sehingga bisa menghasilkan direksi yang berkualitas serta memiliki kualifikasi yang mampu memperbaiki Bank BPR yang lebih baik lagi,” ungkap Novi.
Karena itu dia berharap Dewan Pengawas BPR yang akan ditetapkan memiliki pengalaman yang berkualitas. Profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi.
“Harapan kami begitu. Mudah-mudahan Dewan Pengawas BPR yang akan ditetapkan memiliki pengalaman. Sehingga ke depan dapat menghasilkan profit yang dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah, Red.),” serunya.
Sebagai informasi, perekrutan anggota dewan pengawasan BPR periode 2022-2026 ini hanya diperuntukkan bagi pejabat-pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda saja. Selain pejabat tidak masuk dalam persyaratan atau kualifikasi perekrutan tersebut. (nta)
